Pertamina Geothermal dan Energi Bersih untuk Indonesia
Catatan: Zul Anwar Ali Marbun, Wartawan Koranmedan.com
Pembangkit listrik geothermal (panas bumi) yang dioperasikan Pertamina di Sidebuk-debuk Gunung Sibayak, Karo, Sumatera Utara. (Foto: dok. Penulis)
Dari awal tahun 2023, “Energizing The Nation” telah ditetapkan sebagai tagline perusahaan Pertambangan Minyak Nasional (Pertamina).
Seiring langkah itu, Pertamina di bawah kepemimpinan Direktur Utama Nicke Widyawati terus berkomitmen kuat membawa misi Net Zero Emission 2060 plus secara optimal berusaha meningkatkan kemampuan di semua lini perusahaan guna mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional.
“Dengan semangat para Perwira dan Mitra Kerja, serta upaya masif dan agresif, kami berkomitmen untuk meningkatkan jumlah produksi migas untuk ketahanan energi. Ini merupakan misi kita bersama, yang tentunya akan terwujud dengan semangat dan kerja keras kita semua,” ungkap Nicke saat mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau yang menjadi salah satu tulang punggung energi nasional. Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau langsung tangki timbun (tank farm) Pertamina Hulu Rokan (PHR) serta melihat kinerja pekerja Blok Rokan yang ada di Dumai, Kamis 5 Januari 2023.
Komitmen mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional tersebut juga diiringi kesiapan Pertamina menghadirkan energi bersih yang ramah lingkungan.
Melalui PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Pertamina siap mengembangkan proyek Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang cerah. Potensi bisnis ini cukup besar, karena Indonesia memiliki sumber daya melimpah.
Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi panas bumi di Tanah Air mencapai 23,7 GW. Dengan kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP) sebesar 2.276 MW, pemanfaatan panas bumi di Indonesia juga menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat (AS).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, optimis unit usaha PT Pertamina ini bisa besar di industri panas bumi.
“Saya kira prospek bisnis yang dimiliki PGE cukup baik meski high risk dan high capital, tapi prospek bisnis EBT ke depan tinggi dan minat investor tinggi. Jadi prospeknya cerah ke depan,” katanya di Jakarta, Jumat (17/3/2023).
Eddy Soeparno mengakui, proyek PLTP yang digarap PGE memang butuh modal besar. Total investasi yang disiapkan perusahaan sebesar USD 1,6 miliar dalam lima tahun ke depan atau hingga 2027. Nilai ini setara Rp 24,2 triliun (kurs Rp 15.133 per dolar AS).
Karenanya keputusan perusahaan melantai di bursa saham alias Initial Public Offering (IPO) belum lama ini, kata dia, jadi keputusan yang tepat. Sebab emiten berkode PGEO ini meraup dana jumbo sekitar Rp 9 triliun pada Februari 2023.
“Dengan IPO ini, sebagian besar untuk modal awal proyek, bisa dilaksanakan. Tinggal bagaimana PGE dan mitra bisa menjalankannya, baik [mitra] nasional atau swasta asing. Melihat tingginya minat EBT, saya kira PGE enggak akan kesulitan dapat partner, sehingga bank akan tertarik membiayai proyek PGE ke depannya,” ujar Eddy Soeparno.
Fundamental Keuangan Kuat
Corporate Secretary PGE, Muhammad Baron menjelaskan, sebagai salah satu pengembang energi panas bumi terbesar di dunia, PGE telah memiliki pengalaman puluhan tahun berambisi untuk meningkatkan kapasitas listrik sebanyak 600 MW dalam 5 tahun ke depan.
Dana yang diperoleh dari IPO dialokasikan untuk pengembangan usaha sebesar 85 persen dan sekitar 15 persen akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang. Karena itu, menurutnya, fundamental keuangan perusahaan kuat untuk menjalankan proyek pengembangan listrik EBT.
“Pendanaan dari pasar modal melalui IPO diharapkan dapat mendukung percepatan pengembangan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi,” kata Muhammad Baron.
Salah satu yang telah dilakukan, kata Muhammad Baron, adalah rencana penambahan kapasitas terpasang panas bumi sebesar 55 MW di salah satu area operasi PGE di Lumut Balai, Sumatera Selatan dan ditarget selesai di 2024.
Per September 2022, PGEO memiliki nilai kas dan setara kas sebesar USD 230 Juta yang bertambah sekitar USD 105 juta dari saldo kas per 31 Des 2021. Hal ini menunjukkan PGEO mampu mengelola kas secara baik yang utamanya didapat dari penjualan uap dan listrik ke PLN.
Kontrak penjualan uap dan listrik PGEO merupakan kontrak yang bersifat jangka panjang dan selalu terbayarkan secara tepat waktu. “Dengan tambahan dana segar IPO, PGEO masih memiliki arus kas yang cukup kuat dan mampu mengatasi kewajiban bayar utang secara tepat waktu,” ungkap Baron.
Bukukan Pendapatan dari Carbon Credit
Pembangkit listrik geothermal (panas bumi) yang dioperasikan Pertamina di salah satu daerah di Indonesia. (Foto: dok. Penulis)
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), emiten anak usaha BUMN dengan kapasitas terpasang panas bumi terbesar di dunia, memiliki pos pendapatan baru dari hasil perdagangan karbon.
Menurut Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Nelwin Aldriansyah, emiten berkode saham PGEO tersebut berkomitmen untuk turut serta secara aktif melakukan transisi energi.
“Untuk pertama kalinya pada 2022, Pertamina Geothermal Energy (PGE) mencatatkan pos pendapatan baru dari penjualan carbon credit. Ini membuktikan operasional PGE telah mendapatkan sertifikasi dari berbagai lembaga karbon kredit sehingga PGE berhak untuk memonetisasi atas penjualan karbon kredit dari operasional PGE,” ujar Nelwin dalam pernyataan resminya, Jumat (17/3/2023).
Sementara Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mencatat perdagangan karbon di Indonesia dapat menembus US$300 miliar atau sekitar Rp 4.625 triliun (asumsi kurs JISDOR BI Rp15.418 per US$) per tahun, yang berasal dari kegiatan menanam kembali hutan yang gundul hingga penggunaan energi baru terbarukan (EBT).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun sudah resmi meluncurkan perdagangan karbon, di mana mulai 2023-2024, perdagangan karbon dilakukan di subsektor pembangkit tenaga listrik secara mandatory.
Perdagangan karbon dilakukan pada unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang terhubung ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 MW. Perdagangan karbon itu sendiri diimplementasikan melalui 2 mekanisme, yaitu perdagangan emisi dan offset emisi.
Sejumlah strategi dan upaya monetisasi terus dilakukan PGEO untuk mengawal kinerja keuangan tetap solid dengan misalnya menjaga pendapatan, EBITDA margin maupun profit margin yang stabil hingga rasio utang yang terjaga.
Pada kuartal III/2022, Pertamina Geothermal Energy membukukan laba bersih sebesar US$111 juta, tumbuh 67,8% dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$66 juta.
“Net profit margin pada sembilan bulan pertama 2022 mencapai 38,8%, dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang hanya 24%,” ujar Nelwin.
Adapun, pendapatan perseroan hingga September 2022 sebesar US$287 juta, tumbuh 3,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$277 juta.
Selain itu, perseroan juga berhasil mencatatkan EBITDA sebesar US$244 juta hingga September 2022, naik 10,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$221 juta.
“EBITDA margin PGE pada kuartal III/2022 mencapai 84,7%, naik cukup tinggi dibandingkan tiga tahun terakhir yang berkisar di 80%,” jelas Nelwin.
Sedangkan total utang PGEO (utang jangka pendek dan jangka panjang) juga terus menurun, dari US$1,18 miliar pada 2019 menjadi US$931pada kuartal III/2022.
Rasio total debt terhadap EBITDA tercatat 4,6 kali pada 2019 dan turun menjadi 3 kali per September 2022, sedangkan net debt terhadap EBITDA turun menjadi 2,2 kali per September 2022, dari 4 kali pada 2019.
Jual Beli Kredit Karbon
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Pahala Mansury juga telah berkali-kali mengatakan tengah mendorong BUMN untuk mulai melakukan perdagangan karbon, kegiatan jual beli kredit karbon (carbon credit), di mana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan.
Kredit karbon adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO2).
Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, energi dan transportasi yang telah mencakup 97% dari total target penurunan emisi NDC Indonesia.
Patut diketahui, Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan komitmen setiap negara terhadap Persetujuan Paris untuk menurunkan emisi karbon di negara masing-masing.
Pada dokumen NDC tahun 2021, melalui long term strategy – low carbon and climate resilience (LTS – LTCCR), Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.
Pahala menambahkan, ada banyak standar pemeringkatan dalam penilaian karbon. Namun, yang paling banyak dilakukan adalah standar nilai karbon yang diterapkan oleh Verra. Nilai carbon offset yang diperdagangkan nilainya sekitar US$20-40. BUMN bisa melakukan uji coba dengan harga setengahnya sebagai acuan.
Terkait nilai ekonomi karbon, Pahala menjelaskan, kemungkinan besar nilainya antara US$2-3. Nilai Ekonomi Karbon (NEK) adalah nilai yang diberikan terhadap setiap unit emisi karbon. NEK dianggap penting untuk diadakan karena dapat mendorong investasi hijau di Indonesia. Selain itu, NEK juga dapat mengatasi celah pembiayaan perubahan iklim yang selama ini terjadi.
Pahala mengungkapkan, BUMN diminta untuk serius mulai melakukan transisi energi dengan berbagai cara seperti sinergi dan kolaborasi.
“Kita melihat kolaborasi antara BUMN sendiri untuk membangun kerja sama dalam menghasilkan energi dan menurunkan emisi bisa dilakukan. BUMN kita juga bisa kerja sama dengan negara lain. Pada intinya, bagaimana BUMN bisa bersama-sama melakukan transisi energi,” jelas Pahala.
Energi Bersih Pertamina Jangkau 63 Desa
Luar biasa, begitu kesan pertama ketika mengetahui Pertamina berhasil membangun kemandirian energi dan ekonomi masyarakat desa berbasis energi bersih dan terbarukan.
Hingga Oktober 2023, energi bersih Pertamina telah menjangkau 63 desa di seluruh Indonesia. Dengan memanfaatkan energi surya, air, angin dan biogas.
Desa Energi Berdikari Pertamina tersebut berhasil mengurangi emisi karbon hingga 565.978 ton setiap tahunnya.
Terkait hal itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso di Jakarta 13 Oktober 2023 mengatakan, Pertamina terus berkomitmen mempercepat penggunaan energi terbarukan di seluruh Indonesia sebagai dukungan terhadap target pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
“Desa Energi Berdikari merupakan aksi nyata Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina dalam mempercepat transisi energi bagi masyarakat. Program ini banyak mendapat apresiasi dunia karena bukan hanya mengurangi emisi tetapi sekaligus menggerakkan roda perekonomian desa,” ujar Fadjar.
Fadjar menambahkan, hingga tahun 2023 Pertamina menargetkan terdapat 66 Desa Energi Berdikari yang tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Terbaru, Pertamina telah membangun Desa Energi Berdikari di 5 lokasi yakni Desa Sruni di Jawa Tengah, Dusun Cindakko di Sulawesi Selatan, Desa Prangkat Baru dan Desa Saliki di Kalimantan Timur, serta Desa Bunyu Timur di Kalimantan Utara.
“Di 5 desa ini, Pertamina membangun instalasi energi bersih berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBio) dan menghasilkan total energi 31.070 watt peak (WP),” imbuh Fadjar.
Fadjar menambahkan instalasi energi bersih dilakukan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing desa, dengan tujuan peningkatan ekonomi warga. Seperti di Dusun Cindakko, di Sulawesi Selatan yang berada di ketinggian 600-800 MDPL sehingga belum memiliki Sumber daya Listrik dan cukup Sulit terjangkau untuk mobilisasi Gas, masyarakat menggunakan energi terbarukan untuk listrik produksi produk UMKM Madu dan Olahan Makanan dari hasil hutan.
Sementara di Desa Bunyu Timur di Kalimantan Utara, dan Desa Prangkat Baru di Kalimantan Timur, energi bersih digunakan untuk mendukung aktivitas pertanian dan peternakan. Sedangkan di Desa Saliki, Kalimantan Timur, Energi Terbarukan dapat mendukung kebutuhan akses air warga setempat, di mana akses Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat tidak terjangkau.
Di Desa Sruni, Jawa Tengah masyarakat menggunakan sarana dan prasarana pemanfaatan energi terbarukan untuk menyalurkan hasil biogas dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ke rumah-rumah warga.
Program Desa Energi Berdikari dijalankan Pertamina sejak 2019 dan telah menghasilkan manfaat 210.950 wp energi Pembangkit Listrik Tenaga Surya, 605.000 m3/tahun energi biogas dan gas metana, 8.000 watt energi microhydro, 6.500 liter energi biodiesel per tahun, serta 16.500 wp energi hibrida.
Desa Energi Berdikari juga turut berperan dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat dan memberikan dampak perekonomian bagi 3.201 Kepala Keluarga dengan total multiplier effect sebesar manfaat Rp1,8 miliar per tahun.
“Program Desa Energi Berdikari Pertamina sejalan dengan SDGs poin 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan Poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim),” pungkas Fadjar.
Layak Diberi Apresiasi
Melihat komitmen dan capaian Pertamina Group dalam menggapai energi hijau atau energi bersih untuk Indonesia, sudah selayaknyalah para pimpinan serta jajaran perwira dan mitra kerja Pertamina diberi apresiasi oleh semua pihak.
Terlebih lagi bila Pertamina tergerak mengolah sampah atau limbah menjadi energi baru terbarukan karena potensinya juga cukup besar di berbagai daerah.
Kajian Dosen Peneliti dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Muhammad Sontang Sihotang, S.Si, M Si misalnya, sampah Kota Medan yang setiap harinya mencapai 2 ribu ton, jika dikelola menjadi pembangkit listrik bisa menghasilkan energi 20 Mega Watt.
Teriring harapan, kiranya Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi teguh berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong berbagai program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). Tentunya seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina yang sebenar bersih. Semoga.***
(Tulisan ini diikutsertakan untuk Anugerah Jurnalistik Pertamina 2024)