Terkait Roadshow Bus KPK di Sumut, Baskami Ginting: Investasi akan Nyaman Bila Pejabat Hindari Potensi Korupsi
Ketua DPRD Sumut Drs. Baskami Ginting
saat menyampaikan sambutan.
MEDAN: koranmedan.com
Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Drs. Baskami Ginting mengingatkan, satu di antara pra-syarat utama investasi akan ramai masuk ke Indonesia termasuk Sumut, bila para pejabat maupun aparatur pemerintah menghindari potensi korupsi di segala lini.
Hal tersebut disampaikan Baskami pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) daerah sekaitan Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK yang diselenggarakan di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Kantor Gubsu, Kamis (26/10/2023).
Pada kegiatan bertema ‘kolaborasi pemangku kepentingan dalam rangka penyelamatan keuangan negara/ daerah’ itu, Baskami menekankan pentingnya pemahaman dari seluruh penyelenggara pemerintah terkait potensi-potensi korupsi.
“Sehingga kita memahami dan ke depan terwujud birokrasi yang kuat, tidak korupsi, tidak ada penyelewengan. Bila ini mampu diwujudkan maka para investor akan nyaman melakukan investasi di Sumut ini,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan apresiasinya atas pendampingan yang dilakukan KPK untuk terus mengawal roda pemerintahan agar bersih dari tindak pidana korupsi.
“Kita berharap kegiatan Rakor ini dilanjutkan secara berkelanjutan dan kita berkomitmen untuk menjalankan tugas sesuai koridor yang ada,” imbuh Baskami.
Hadir di kesempatan itu Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Hasanuddin, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, unsur Forkopimda Sumut, Sekda Provsu Arief S Trinugroho, Kepala Inspektorat Daerah Sumut Lasro Marbun, para Kepala OPD Pemprovsu. Juga hadir 33 Bupati/Walikota se-Sumut beserta pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
Senada Baskami, Pj Gubsu Hassanudin menyampaikan apresiasinya atas inisiasi KPK melakukan rapat koordinasi daerah se Sumut.
Ia menjelaskan, Pemprovsu memiliki indikator khusus dalam mewujudkan good governance.
“Antara kain sistem pemerintah berbasis elektronik, literasi, pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, pemberantasan Narkoba, pengendalian inflasi dan lainnya,” sebut Pj Gubsu.
Menurut Pj Gubsu Hassanudin, hal tersebut akan dapat dicapai melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
“Begitu juga dengan sertifikasi tanah, optimalisasi PAD, penertiban mineral bukan logam bukan batuan, penertiban keramba jaring apung, pemanfaatan ruang di Danau Toba tak terlepas dari monitoring langsung KPK RI,” sebut Pj Gubsu.
Sementara Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menekankan pentingnya koordinasi antar unsur organisasi perangkat daerah dalam penyelamatan aset dan keuangan daerah.
“Untuk membatasi tindakan korupsi maka harus ada kepastian pada regulasi yang melahirkan kewenangan sampai kepada tata kelola,” tegasnya.
Ghufron meminta para pejabat untuk tidak memakai uang negara kepada kepentingan individu maupun kelompok.
“Agar uang negara dijalankan sesuai kepentingan bersama harus dikelola secara adil,” tambahnya.
KPK, kata Ghufron bertugas mengingatkan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
“KPK meminta kepada aparatur pemerintah untuk menjaga kehormatan dan marwah. Tidak boleh melakukan korupsi karena itu hanya menjatuhkan kehormatan kita. Ya, sekali lagi KPK itu hanya memfasilitasi, polisi dan jaksa menjaga,” jelasnya.
Ghufron lebih jauh menyampaikan, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menghindari sekecil apapun perilaku koruptif.
“Banyak daerah, saya berdoa di Sumut tidak terjadi. Pendapatan daerahnya berupa pajak menurun tapi harta penyelenggara negaranya meningkat,” ungkapnya.
Ghufron juga mengingatkan, dari sisi pelayanan publik agar tidak ada potensi korupsi maka pemerintah daerah harus memiliki empat unsur. Yaitu kesiapan, kejelasan, akuntabilitas dan transparansi. “Semua ini harus dijalankan,” pungkasnya.
Sebelumnya di arena Pekan Raya Sumatera Utara Jalan Gatot Subroto Medan digelar pembukaan pameran Pelayanan Instansi Pemerintah se Sumut. Pameran berlangsung 26 hingga 29 Oktober 2023.*** (Tati R/Zulmar)
Terkait Roadshow Bus KPK di Sumut, Baskami Ginting: Investasi akan Nyaman Bila Pejabat Hindari Potensi Korupsi
