Baskami Nantikan Langkah Aparat Putus Mata Rantai Peredaran Narkoba
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting bersama Komisi A DPRD Sumut diabadikan di sela gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forkopimda di Ruang Rapat DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan belum lama ini.
MEDAN: koranmedan.com
Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Drs. Baskami Ginting mengatakan, pihaknya sampai saat ini terus menanti tindakan tegas aparat melalui Kepolisian dan BNN untuk memutus mata rantai peredaran Narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) di Sumatera Utara.
Baskami menjelaskan, dirinya bersama Komisi A DPRD Sumut beserta Forkopimda dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut telah membangun kesepahaman tentang perlunya tindakan ‘luar biasa’ dalam memberantas peredaran Narkoba di Sumatera Utara.
“Saya beserta teman-teman Komisi A DPRD Sumut, beserta Kapolda, Pangdam dan Kepala BNN telah membahas perlunya langkah pengawasan, pencegahan dan penindakan di segala lini terkait peredaran Narkoba ini,” kata Baskami melalui keterangan tertulis, Ahad/Minggu (12/11/2023).
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, sesuai pemaparan BNN Sumut, ada 1,7 juta pecandu Narkoba di Sumatera Utara yang harus disembuhkan.
“Angka itu merupakan yang tertinggi dan bila tidak dilakukan penanganan maka jumlahnya terus naik. Kita ingin Sumut bersih dari Narkoba,” tegasnya.
Tindak Tegas Oknum Aparat
Baskami juga meminta agar Kapolda beserta Pangdam menindak tegas oknum aparat yang bermain-main dengan barang haram ini.
“Di segala lini harus kita bersihkan, jangan lagi ada oknum yang mencoba ikut dalam peredarannya. Harus diberi sanksi tegas,” ungkapnya.
Baskami menjelaskan, Sumatera Utara menjadi perhatian pemerintah pusat, karena dinilai tingkat prevalensi yang tinggi.
“Di Sumut ini, sindikatnya bermain dengan jaringan internasional. Maka kita harus menambah penjagaan di pintu-pintu masuk pelabuhan dan jalur laut kita, agar bersih dari penyeludupan Narkoba,” tambahnya.
Baskami juga mendukung upaya penambahan fasilitas dan anggaran rehabilitasi dari korban penyalahgunaan Narkoba.
“Bila orang kaya menjadi pecandu Narkoba, maka keluarganya akan mampu mengeluarkan biaya rehab. Tetapi bila orang miskin, tidak memiliki pekerjaan, maka ia tak memiliki biaya untuk rehab. Itulah hadirnya negara dalam upaya rehab yang bersangkutan hingga sembuh,” jelasnya.
Baskami mengatakan, hingga saat ini Sumut belum memiliki Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).
Padahal, menurutnya RSKO diperlukan sebagai tempat rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.
“Kita tindak tegas bandar dan pengedarnya. Kalau perlu mereka dikirim ke Nusakambangan. Jangan ada di Sumut lagi. Tetapi selain itu, rehabilitasi juga diperlukan untuk menyelamatkan generasi muda kita yang menjadi korban penyalahgunaan Narkoba,” pungkas Baskami.*** (Tati R)
Ketua DPRD Sumut Nantikan Langkah Aparat Putus Mata Rantai Peredaran Narkoba
