Pamer Penghargaan Ke Anggota DPRD Madina, Atika Tak Miliki Data Stunting 
PANYABUNGAN: koranmedan.com
Kecurigaan masyarakat terkait buruknya penanganan Stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) akhirnya ‘diakui’ dan dipertontonkan Atika Azmi Utammi Nasution.
Tidak tanggung – tanggung, pengakuan tersebut diungkapkannya saat rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD ( Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tahun anggaran 2024 dihadapan 40 anggota DPRD Madina, Forkopimda dan sejumlah elemen dan Ormas di gedung DPRD Madina, Kamis malam, (23/11/2023).
Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Amanah Berkarya sebelumnya yang mempertanyakan penanganan stunting, Atika yang merupakan Ketua Tim Pennaganan Penanggulangan ( TPPS) Stunting Madina mengakui tidak memiliki data pasti tentang jumlah penderita stunting.
Atika dalam penyampaiannya, seolah tidak memiliki beban, bahkan pamer ke anggota Dewan telah berhasil menurunkan angka stunting sekitar 10 ℅ pada tahun 2022,dan telah menerima penghargaan, namun sama sekali tidak mengungkapkan seperti apa capaian tentang upaya penanggulangan stunting selama tahun 2023.
Ia hanya berkutat dan membanggakan hasil – hasil survey dan data sampel yang diambil dari tiap desa oleh Survey Kesehatan Indonesia ( SKI). Sedangkan Atika tidak menyebutkan berapa jumlah pasti penderita Stunting, ia justru menceritakan hasil lembaga survey.
Anehnya lagi, Atika dalam kesempatan tersebut tidak ada mengungkapkan berapa anggaran yang dikucurkan dan darimana saja sumbernya apakah ada penurunan atau terjadi peningkatan dan seperti apa pola kerjanya.
Atika hanya menceritakan terkait metode dan angka persentase oleh lembaga survey, sehingga tidak diketahui jumlah riil berapa anak penderita stunting di Madina dan berapa anggaran yang digunakan tahun 2023.
Hal itu juga berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang juga tidak pernah diungkapkan. Diduga ada sesuatu yang disembunyikan.
Terkait hal ini, praktisi hukum yang juga Ketua Umum Pengurus Besar ( PB) Perkumpulan Advokad Sumatera Utara ( PASU) Eka Putra Zakran SH MH dengan tegas meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) RI atau lembaga auditor independen mengaudit Pemkab Madina.
“Kalau ada dugaan penyimpangan apalagi yang merugikan keuangan negara, agar Kejaksaan maupun Kepolisian memeriksa siapa pun yang terlibat, baik Bupati maupun wakil atau siapa pun, ini uang rakyat harus diselamatkan”, tegas Eka Zakran, SH, MH.*** (AFS)