Penguatan Etika Profesi Jurnalis Berkualitas, DKP PWI Sumut Gelar Pelatihan
MEDAN: koranmedan.com
Dewan Kehormatan Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (DKP PWI Sumut) menggelar pelatihan guna penguatan etika profesi mewujudkan jurnalisme berkualitas melalui pelatihan jurnalistik, Senin (11/12/2023) di Hotel Grand Inna Medan.
Pelatihan jurnalistik tersebut dibuka Pj Gubsu diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprovsu Ir Lis Handayani Siregar. Dalam sambutan Pj Gubsu menyebutkan, wartawan atau jurnalis merupakan warga terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui tugas jurnalistik.
Pj Gubsu juga menyebutkan, jurnaslistik tidak bisa berdiri sendiri, tapi semua pihak termasuk pemerintah dengan media harus saling bersinergi dalam menyampaikan informasi melalui berita-berita yang akurat, tentunya dengan etika jurnalistik.
Dalam penyampaian informasi tersebut, Pj Gubsu berharap wartawan tidak membuat informasi hoax atau berita propaganda yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Karena itu, Pj Gubsu mengajak media untuk meningkatkan indeks kemerdekaan pers Sumatera Utara berdasarkan supremasi hukum karena Sumut saat ini berada pada urutan 28 dari 33 provinsi. “Padahal tokoh PWI berasal dari Sumut, tapi indeks kebebasan pers urutan 28,” kata Lis Handayani.
Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik SE mengatakan, etika pers sangat pen ting bagi wartawan dan harus ditaati dan dilaksanakan. Karena itu PWI Sumut terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, wawasan dan etika profesi wartawan termasuk terkait kode etik jurnalistik melalui UKW (Uji Kompetensi Wartawan).
Tahun 2023 ini, kata Farianda, PWI Sumut sudah melaksanakan kegiatan UKW lima kali dan dua kali lagi akan disusul pelaksanaannya. “Bagitulah pentingnya UKW bagi wartawan,” sebut Farianda.
Karena itu, lanjut Farianda, sehebat apapun wartawan jika tidak beretika, tidak ada gunanya. Untuk itu, PWI selalu menanamkan kepada wartawan bahwa etika profesi jurnalis sangat penting. “Etika itu mahkota bagi profesi wartawan yang harus ditegakkan,” tegas Farianda.
Sementara Ketua DK PWI Pusat Sasongko Tedjo mengapresiasi DKP PWI Sumut, karena yang pertama di Indonesia melakukan kegiatan setelah Kongres PWI Bandung, ini menunjukkan orang-orang Sumut memiliki kreativitas cukup baik. Bahkan tokoh-tokoh PWI cukup banyak bersal dari Sumut. Seperti Hendri Ch Bangun yang saat ini menjabat Ketua PWI Pusat menggantikan Atal S Depari yang juga berasal dari Sumut.
Dalam kesempatan itu, Sasongko juga menyebutkan, pers saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena target mencapai audiensi (pembeli dan pembaca) menurun, sehingga secara otomatis mempengaruhi produsen media pers, khususnya surat kabar cetak.
Namun demikian, tambahnya, kondisi itu tidak harus mempengaruhi dalam mewujudkan profesional jurnalisme wartawan yang berkualitas. Karena pers tidak profesional tanpa etika jurnalis atau di PWI lebih dikenal dengan istilah KEJ (Kode Etik Jurnalistik).
“Jika etika jurnalis dilakukan, wartawan tidak perlu kuatir adanya hambatan dan larangan kebebasan pers dan insha Allah aman semua,” ungkap Sasongko.
Sebelumnya Ketua DKP PWI Sumut Drs Muhammad Syahrir M.I.Kom melaporkan kegiatan pelatihan jurnalistik bertemakan penguatan etika profesi mewujudkan jurnalistik berkualitas diikuti sekira 100 peserta dari pengurus PWI Sumut, mahasiswa dan unsur intelektual perguruan tinggi.
Selain peningkatan kualitas, katanya, PWI Sumut melalui DKP
selaku punggawa etik para anggotanya, berkewajiban menyosialisasikan sekaligus memberi pemahaman terhadap regulasi dan aturan di PWI melalui Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Prilaku Wartawan (KPW) serta Peraturan Dasar-
Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) PWI yang baru disahkan dalam Kongres PWI Bandung 2023.
Dalam pelatihan ini, tambah Syahrir, DKP menghadirkan beberapa narasumber, Ketua DK PWI Pusat Sasongko Tedjo dan Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto (Wapemred Harian Kompas) untuk membahas perkembangan pers nasional
sekaligus hal-hal yang terkait dengan KEJ, KPW dan Peraturan Dewan Pers.*** (Tati R)