RPJPD Sumut 2025-2045 Usung Tema “Sumatera Utara Unggul, Maju, Berkelanjutan”
MEDAN: koranmedan.com
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menghadiri pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dan FKP RKPD Provinsi tahun 2025, Kamis (11/1/2024).
Rapat dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Arief S. Trinugroho serta dihadiri perwakilan dari Ditjen Bina Bangda; Direktur Regional I; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara; Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara, serta perwakilan dari berbagai sektor masyarakat dan pemerintahan.
Tujuan utama forum untuk menyosialisasikan substansi rancangan awal RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 kepada pemangku kepentingan pembangunan.
Selain itu, forum bertujuan untuk membangun ownership dan rasa kebersamaan dalam tahapan dan proses penyusunan RPJPD dan RKPD, serta menerima masukan dan aspirasi terhadap Rancangan Awal Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 serta Rancangan Awal RKPD tahun 2025.
Dalam kerangka RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045, visi “Sumatera Utara Unggul, Maju, Berkelanjutan” menjadi landasan dalam merumuskan 5 sasaran visi, 8 misi pembangunan daerah, 17 arah kebijakan pembangunan, dan sasaran pokok sebagai upaya dalam dukungan kontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas tahun 2045.
Ditjen Bina Pembangunan diwakili Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I Bagus Agung Herbowo menyampaikan beberapa poin penting di antaranya berkaitan Strategi penyelarasan RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 dengan RPJPN tahun 2025-2045, khususnya dalam aspek pembangunan kewilayahan dan penyediaan sarana serta prasarana pelayanan publik.
Herbowo juga menyampaikan dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 menggunakan pendekatan transformatif dan imperatif dengan arahan yang sama bagi setiap daerah. Hal tersebut sebagai upaya untuk memanfaatkan momentum bonus demografi sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas negara untuk dapat keluar dari jebakan negara menengah (middle income trap) dan menjadi negara pendapatan tinggi (high income).
Hal yang perlu disiapkan menurut penjelasan Herbowo adalah Pemprov Sumut perlu menyiapkan strategi tren kependudukan hingga 2045 dan optimalisasi penyelarasan RTRW serta Rencana Induk Sektoral lainnya dengan RPJPD.
Forum Konsultasi Publik ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara hasil konsultasi publik oleh perwakilan peserta FKP, menandai kerja sama yang solid dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.*** (Ril/Zulmar)