Pj Bupati Langkat M Faisal Hasrimy. (Koranmedan)
LANGKAT – koranmedan.com
Pj Bupati Langkat M Faisal Hasrimy berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Pusat terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji 13.
Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 14/2024 yang telah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada 13 Maret 2024 lalu. PP ini mengatur, pencairan THR direncanakan dimulai sepuluh hari sebelum Idulfitri dengan menyesuaikan penetapan cuti bersama oleh pemerintah.
“Terkait THR dan Gaji 13, saya berkomitmen mendukung peraturan pemerintah tersebut dengan membayarkan sesuai dengan tanggal dan jumlah yang diatur didalamnya,” ucap Faisal di Stabat, Senin (18/3/2024).
“Saya berharap dengan dikeluarkan THR dan Gaji 13 ini, bisa menjadikan semangat dalam meningkatkan kinerja ASN,” lanjutnya berharap.
Komitmen Hasmiry ini sejalan dengan Instruksi Mendagri Tito Karnavian yang akan mengawal tindaklanjuti dari kebijakan THR dan Gaji 13 di tingkat daerah.
Ditekankan Tito Karnavian, bagi pemerintah daerah yang belum menyediakan atau belum mencukupi alokasi anggaran untuk pembayaran THR dan Gaji 13 dalam APBD 2024, maka Pemda diminta segera menyediakan dengan mengoptimalkan belanja pegawai atau pergeseran anggaran melalui perubahan APBD sehingga tetap dapat dianggarkan dalam Perda yang mengatur Perubahan APBD 2024.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Konferensi pers pada 15 Maret 2024 lalu, THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idulfitri.
“Jadi, apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idulfitri,” ucapnya.
Sedangkan untuk Gaji 13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024, dan apabila belum selesai pada Juni, juga bisa dibayarkan sesudah Juni,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta.
Berdasarkan PP No 14/2024, penerima THR dan Gaji 13 antara lain terdiri dari PNS dan CPNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, pejabat negara, wakil menteri, serta staf khusus di lingkungan kementerian dan lembaga.
Komponen THR dan Gaji 13 bagi pegawai ASN terdiri dari gaji pokok serta tunjangan yang terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, serta tunjangan kinerja untuk ASN di instansi pusat atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) di pemerintah daerah.(*)
Editor: Zul Anwar