Dr. Ambar di USU: Policy Brief Dokumen Penting, Jembatan dari Analis Kepada Pembuat Kebijakan
Dr. Ambar Teguh Sulistiyani, M Si (kiri depan) saat menyampaikan paparan didampingi Moderator Dra. Dara Aisyah, M.Si, Ph.D pada Pelatihan Policy Brief diselenggarakan Program Studi Ilmu Administrasi Publik (Prodi IAP) FISIP USU di Ruang Serbaguna Fakultas itu, Kamis (6/6/2024).
MEDAN: koranmedan.com
Policy Brief atau Penulisan Kebijakan merupakan naskah dokumen penting yang ringkas dan netral berfokus pada isu tertentu yang berisi temuan, rekomendasi dari sebuah permasalahan. Naskah tersebut menjadi jembatan komunikasi dari analis kebijakan yang telah meneliti berbagai kebijakan dan rekomendasi untuk membantu pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan.
Demikian salah satu point penting yang terangkum dari paparan Pakar Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Dr. Ambar Teguh Sulistiyani, M Si pada Pelatihan Policy Brief diselenggarakan Program Studi Ilmu Administrasi Publik (Prodi IAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) di Ruang Serbaguna Fakultas itu, Kamis (6/6/2024).
Meskipun ringkas, kata Ambar, membuatnya tidak mudah. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam membuat rekomendasi kebijakan secara baik dan terstruktur perlu penguasaan materi yang kuat.
Setidaknya ada empat bagian utama
ringkasan naskah yakni
latar belakang dan pentingnya masalah,
pernyataan yang menekankan tindakan yang harus dijalankan pembaca Policy Brief,
daftar kepustakaan, dan catatan untuk menghasilkan Policy Brief yang menarik dan memancing untuk dibaca pengambil kebijakan. Penulisan judul tidak lebih dari 20 kata dan panjang tulisan cukup 1.500 kata.
Dijelaskan, Policy Brief atau Policy Paper merupakan dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternative kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan kekinian.
“Dalam menyusun rekomendasi kebijakan, dibutuhkan pendekatan yang tepat dan analisis yang rasional berdasarkan bukti atau permasalahan yang ada untuk menghasilkan luaran yang lebih baik. Tahapan tersebut perlu dipahami terlebih dahulu untuk memperoleh rekomendasi kebijakan yang dapat dipahami dan tepat sasaran,” jelas Ambar.
Dalam kegiatan pelatihan yang sebagian besar pesertanya para mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik itu, peserta juga mendapatkan materi panduan paper digital Policy Brief serta dipacu melalui Moderator Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP USU Dra. Dara Aisyah, M.Si, Ph.D untuk berpartisipasi secara aktif. Seluruh peserta dilibatkan dalam proses pelatihan melalui komunikasi dua arah, sehingga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan pengalaman serta menunjukkan kemampuan menganalisis masalah.*** (War)