Kebijakan Satu Harga Harus Ditetapkan Pemerintah dan ASN Diminta Turun Atasi Persoalan Warga
Dr. Muhammad Sontang Sihotang, S.Si, M.Si.
MEDAN: koranmedan.com
Pemerhati Filsafat Kebijakan Publik yang juga Dosen Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Muhammad Sontang Sihotang, S.Si, M.Si menegaskan, untuk menunjukkan peran negara hadir di tengah rakyat maka kebijakan penentuan harga produk vital kebutuhan masyarakat harus satu harga di seluruh wilayah nusantara.
“Jangan ada perbedaan satu produk di suatu wilayah berbeda harga di wilayah lain. Misal 1 Kg beras Rp 10.000,- jenis Ramos di Aceh maka harus sama harganya Rp 10.000,- juga di Papua. Ini yang disebut kewajiban negara memeratakan 1 harga di seluruh wilayah nusantara,” tegas Dr. Sontang kepada Koranmedan.com di Medan, Kamis (27/6/2024).
Bagaimana cara pemerataan 1 harga itu bisa diterapkan? Menurut Dr. Sontang yang juga Peneliti pada Pusat Unggulan Inovasi Karbon dan Kemenyan USU, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara pengurangan tarif pajak pada suatu produk jasa dan industri sehingga dapat memangkas penentuan suatu harga produk.
“Contoh tarif Jalan tol harus satu harga per kilometernya antara 1 ruas tol dengan ruas jalan tol lainnya. Seperti ruas tol Medan-Belawan Rp 2.500 per kilometer (Km), maka ruas tol Medan Tebing Tinggi juga harus Rp 2.500 per Km-nya. Jangan dibeda-bedakan harga per Km-nya. Banyak contoh lain yang bisa diterapkan dalam 1 harga antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tinggal lagi kebijakan pemimpin mau atau tidak?,” ungkap Dr. Sontang yang juga Ketua Harian Jama’iyah Ahlith Thariqoh Almuktabarah An-Nadliyah (Jatman) Provinsi Sumatera Utara.
Ditegaskan Dr. Sontang, apabila pejabat penyelenggara negara atau aparatur sipil negara (ASN) tidak peduli pada nasib rakyat sebaiknya mundur saja dari posisi itu dan menjadi rakyat biasa agar dapat merasakan betapa menderita dan susahnya rakyat dengan perbedaan harga suatu jasa atau produk di banyak wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya berharap Presiden RI terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dapat membenahi dan merestrukturisasi kebijakan 1 harga setiap jenis barang atau jasa ini sama berlaku untuk seluruh wilayah NKRI dan jangan berbeda-beda lagi untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Dr. Muhammad Sontang Sihotang, S.Si, M.Si.
Di sisi lain Dr. Sontang juga menyoroti kinerja jutaan ASN yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. Amatan Dr. Sontang, sisi inovasi rata-rata ASN masih sangat rendah sehingga kinerja para ASN tidak lebih hanya mengurusi diri sendiri, teman dekat, keluarga dan kelompoknya saja.
Menurut Dr. Sontang, prilaku rata-rata ASN malas turun ke bawah melakukan inovasi kebijakan dalam mengatasi persoalan masyarakat. Ia melihat dalam hal menata kelola sampah atau limbah, para ASN seperti menemukan jalan buntu dalam penyelesaiannya. Padahal, jika ditata kelola dengan baik, tumpukan sampah sangat bernilai dan berharga, bahkan bagi suatu desa atau wilayah bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menambah perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita lihat bagaimana negara Singapura menata kelola sampah begitu sangat baik. Selain wilayah negaranya menjadi bersih, sampah yang ada diolah menjadi energi listrik yang terbarukan dan sisa pembakarannya berupa karbon dapat membuat pulau baru yang asri, sehat dan hijau,” pungkas Dr. Sontang seraya berharap agar para pemimpin dan para ASN amanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jika tidak, maka hukum Alloooh yang akan menjerat.*** (War)