Pembentukan Sekretariat PPS Di Hutabargot Cacat Hukum, Dibela Ketua KPU, Ketua PPK ‘Melawan’
MADINA: koranmedan.com
Polemik pembentukan sekretariat Panitia Pemungutan Suara ( PPS) di seluruh desa Kecamatan Hutabargot semakin meruncing. Ketua KPU Mabdailing Natal (Madina) Muhammad Ikhsan yang dikonfirmasi Rabu (5/6/2024) justru terkesan membela anak buahnya ( PPK) dan mengatakan tindakan tersebut telah sesuai prosedur.
Seperti diketahui, belasan Kepala Desa ( Kades ) mendatangi Camat Hutabargot beberapa hari lalu dan menyatakan penolakan atas aksi sepihak Ketua PPK Taufik yang tidak mengakomodir usulan PPS terkait pembentukan sekretariat.
Malahan usulan para Kades agar memasukkan nama – nama calon yang akan mengisi Sekretariat lewat PPS ditolak sepihak dan PPK justru mengusulkan sendiri orang – orang titipannya.
Ketua KPU Madina Muhammad Ikhsan tidak menjawab ketika ditanya apakah proses pengajuan usulan sekretariat PPS ke KPU telah memenuhi regulasi PKPU no.8 tahun 2022.
Bahkan ia terkesan menganggap remeh ketika ditanya apakah telah menjalin komunikasi dengan para Kades untuk menyelesaikan persolan tersebut.”Belum ada,” katanya seolah anggap enteng persoalan tersebut.
Kondisi ini semakin parah dengan munculnya informasi beredar yang menyebutkan Ketua PPK Hutabargot beberapa hari lalu mengeluarkan statemen yang mengatakan siap melawan seluruh Kades di kecamatan itu.
Namun ketika dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Ketua PPK Hutabargot malah membantah mengeluarkan genderang perlawanan tersebut, malah mengajak wartawan bertemu.
Saya dapat informasi bahwa anda selaku Ketua PPK Hutabargot ada mengeluarkan pernyataan yang siap melawan seluruh Kades yang merasa keberatan dengan pembentukan sekretariat PPS, apakah itu benar?
M. Taufik seolah ragu dan sejenak berpikir kemudian mengatakan tidak ada mengeluarkan pernyataan itu. “Tidak ada,” katanya datar dan kembali mengajak untuk bertemu.
Dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun, persoalan sekretariat muncul ke permukaan, ketika sejumlah kepala desa menerima pemberitahuan nama – nama kepala sekretariat dan 2 staf yang mereka usulkan ke PPS ternyata berubah.
” Dari nama – nama yang kita usulkan itu tidak satu pun yang diakomodir, padahal itu yang kita usulkan ke PPS”, kesal sejumlah Kades.
Ia pun memperlihatkan nama – nama yang diusulkan ke PPS lalu menunjukkan nama yang direkomendasikan PPK ke KPU Madina, ternyata semua nama berubah.
Para kades tersebut mengaku semua usulan mereka tidak satupun yang diakomodir. Padahal dari PPS nama – nama tersebut telah diusulkan.
Mereka juga menilai dari proses pengajuan sekretariat ke KPU Madina yang dilakukan PPK Hutabargot telah mengangkangi Peraturan KPU ( PKPU) no.8 tahun 2022
Adapun aturan yang dilanggar adalah
PKPU Nomor 8 Tahun 2022
Pasal 69 Ayat 1. Sekretariat PPS berjumlah 3 Orang berasal dari PNS/Non PNS yang bekerja di Kantor Lurah dan Kantor Kades.
“Nah 3 orang yang di ajukan PPK tidak ada yang bekerja di kantor Desa. Sementara Ahmad Hanapi bekerja di kantor desa sebagai Operator Desa”, jelasnya.
Sementara dalam Pasal 75 Ayat 1. PPS dan PPK Mengusulkan dan merekomendasikan ke KPU. Faktanya usulan PPS saja dirubah oleh PPK.
Sedang dalam Ayat 3. Lurah/Kades menetapkan 1 sebagai Sekretariat PPS dan 2 Staf Sekretariat PPS atas dasar melalui rekomendasi PPS ke KPU Mandailing Natal yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kades.
Namun faktanya lagi kata mereka, PPK yang merekomendasikan bukan PPS, nyatanya usulan PPS ditolak PPK.
Terkait persoalan ini, seluruh kepala Desa telah menyatakan sikap menolak seluruh rekomendasi PPK ke KPU Madina.
Bahkan mereka menyatakan tidak bertanggungjawab dan tidak bersedia menandatangani seluruh proses dan tahapan yang disampaikan.*** (AFS)
Pembentukan Sekretariat PPS Di Hutabargot Cacat Hukum, Dibela Ketua KPU, Ketua PPK ‘Melawan’
