Ketua DPRD-SU Optimis Perda Pengelolaan Perhutanan Sosial Tingkatkan Kesejahteraan Warga Marjinal
MEDAN: koranmedan.com
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD-SU) Sutarto mengatakan, kehadiran Perda Pengelolaan dan Pemanfaatan Perhutanan Sosial diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan warga marjinal yang tinggal di kawasan hutan.
Hal tersebut disampaikan Sutarto usai mengunjungi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Agraria dan Tataruang Republik Indonesia, Selasa (20/8/2024).
Menurut Sutarto, peraturan yang kini dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Utara (Sumut) ini, sangat penting guna pelibatan warga marjinal terutama ‘petani gurem’ dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
“Hal ini juga untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan, pengaturan tata kelola hubungan pemanfaatan antara masyarakat dan hutan sebagai mata pencarian dan lainnya,” kata Sutarto.
Sekretaris PDI Perjuangan Sumut itu menegaskan, negara harus menjamin hubungan kemanfaatan antara masyarakat dengan hutan yang telah terjalin sejak lama.
“Sehingga pemanfaatan hutan ini dapat terarah, dengan tetap memperhatikan ekologi dan kelestarian alam sekitar,” jelasnya.
Sutarto juga menjelaskan, agenda penyempurnaan tata ruang (RTRW) Sumut, diharapkan mampu hadir seiring dengan eksistensi masyarakat marjinal yang berada pada kawasan hutan.
“Sehingga nantinya, adanya pola pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah mampu menyediakan fasilitas penunjang bagi masyarakat hutan seperti air bersih, jalan pertanian dan lainnya,” tambah Sutarto.
Sementara Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Pelopor mengapresiasi hadirnya Perda inisiatif pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
“Menjawab keberadaan ribuan desa yang berada pada kawasan hutan dengan mayoritas petani, maka harus ada tata kelola kemanfaatan hutan dengan manusia yang telah berjalan sejak lama,” ungkapnya.
Seperti Sutarto, menurut Pelopor kehadiran masyarakat marjinal yang berada dalam kawasan hutan juga harus ditampung dalam pengaturan RTRW daerah.
“Penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian atas ruang, pengaturan kebijakan, pengawasan, kelembagaan bagi saudara kita yang berada pada kawasan hutan sangat diperlukan,” pungkas Pelopor.*** (Tati R)
Ketua DPRD-SU Optimis Perda Pengelolaan Perhutanan Sosial Tingkatkan Kesejahteraan Warga Marjinal
