Kukuhkan Pjs dan Plt Bupati/Wali Kota, Pj Gubsu Ingatkan Netralitas Tugas
Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Agus Fatoni saat mengukuhkan 11 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Wali Kota serta menyerahkan Surat Pelaksana Tugas (Plt) kepada 6 Bupati dan Wali Kota di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, Selasa (24/9/2024). Hal tersebut dilakukan terkait Pilkada serentak Tahun 2024.
MEDAN: koranmedan.com
Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Agus Fatoni mengingatkan kesebelas Penjabat Sementara (Pjs) dan Pelaksana tugas (Plt) Bupati/Wali Kota di Sumut untuk menjaga netralitas dalam berpolitik. Terlebih menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.
“Hukumannya jelas disiplin dan pidana, tidak dibenarkan ASN menunjukkan ketidaknetralannya, jadi saya meminta kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas di Pilkada,” kata Fatoni, di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman 41 Medan, Selasa (24/9/2024).
Penegakan netralitas tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Menpan, Mendagri, BKN, KASN dan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022. Para ASN yang bersikap tidak netral terancam hukuman disiplin dan pidana.
Oleh karena itu, Fatoni berharap Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan masyarakat untuk terus memantau netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tahapan Pilkada. Dengan begitu, pelaksanaan Pilkada di Sumut diharapkan berjalan dengan aman dan tertib guna menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.
“Pilkada yang berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas, kita harus mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran, terutama untuk netralitas ASN, ketidaknetralan ini bisa ditunjukkan di sosial media, ruang publik dan lainnya, mari kita awasi bersama,” ucap Fatoni.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKD Pemprov Sumut Aprilia Haslantini mengatakan pihaknya siap melakukan pengawasan pada ASN lingkup Pemprov Sumut. Dia juga siap untuk bekerjasama dengan semua pihak untuk menjaga netralitas ASN.
“Kami siap mengawasi ASN lingkup Pemprov Sumut agar tidak terjadi pelanggaran selama Pilkada, kita juga akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, kita tidak ingin ada ASN Pemprovsu yang terlibat atau menunjukkan keberpihakan kepada calon-calon kepala daerah di Pilkada serentak,” ucap Aprillia.
Adapun 11 Pjs Bupati/Wali Kota yang dikukuhkan, yaitu Mulyono sebagai Pjs Bupati Labuhanbatu Utara, Faisal Arif Nasution sebagai Pjs Bupati Labuhanbatu, Agustinus sebagai Pjs Bupati Toba, Yuliani Siregar sebagai Pjs Bupati Nias, Basarin Yunus Tanjung sebagai Pjs Bupati Asahan, dan Naslindo Sirait sebagai Pjs Bupati Pakpak Bharat.
Selanjutnya Juliadi Zurdani Harahap sebagai Pjs Bupati Nias Utara, Parlindungan Pane sebagai Pjs Bupati Serdangbedagai, Matheos Tan sebagai Pjs Wali Kota Pematangsiantar, Baharuddin Pabba sebagai Pjs Wali Kota Tanjungbalai dan Ismael Sinaga sebagai Pjs Wali Kota Gunungsitoli.
Sementara itu, terdapat enam Plt yang diserahkan SK oleh Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni kepada Aulia Rachman sebagai Plt Walikota Medan, Zonni Waldi sebagai Plt Bupati Simalungun, Rizky Yunanda Sitepu sebagai Plt Wali Kota Binjai, Rasyid Assaf Dongoran sebagai Plt Bupati Tapanuli Selatan, Martua Sitanggang sebagai Plt Bupati Samosir, dan Era Era Hia sebagai Plt Bupati Nias Barat.***(Ril/Zulmar)