PALUTA: (koranmedan.com) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Wilayah Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 di Kantor BPK RI Wilayah Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (23/05/2025).
Bupati Padang Lawas Utara Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., bersama Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara Mula Rotua, S.Sos., menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2024 dari Ketua BPK RI Wilayah Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA, CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP.
Hadir dalam acara, Plt. Inspektur Daerah Kab. Paluta Hendra Hasan Saleh Siregar, ST., MM., Kepala BPKPD Bangun Parlaungan, SE., MM., Kabid Akuntansi, Kabid Aset, Kabid Pendapatan, dan tamu undangan lainnya.
Bupati Padang Lawas Utara Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, hal tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah memenuhi standar akuntansi dan tidak ditemukan kesalahan pengungkapan yang signifikan atau material.
Bupati memberi apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras Tim Auditor BPK dalam melakukan pemeriksaan yang teliti dan profesional dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
Beliau juga mengatakan bahwa opini WTP dari BPK tersebut tentunya merupakan amanah yang akan memotivasi Pemkab Paluta untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Paluta di tengah upaya meningkatkan akuntabilitas, Pemkab Paluta juga harus menyesuaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Bupati juga mengatakan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara meraih opini WTP dari BPK tersebut juga merupakan buah dari sinergisitas yang baik antara eksekutif dan legislatif. (Anhar/ Kominfo Paluta).