Kajatisu Baru Harli Siregar Diyakini akan Tuntaskan Kasus Korupsi Stunting dan Smart Village Kabupaten Madina
Arif Tampubolon pegiat anti korupsi ‘Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK).
MANDAILING NATAL: koranmedan.com
Penanganan kasus korupsi Stunting 2022 – 2023 dan Smart Village Dana Desa 2024 di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) akan ditangani secara serius dan akan tuntas serta naik ke penyidikan dan akan ada penetapan tersangka.
” Melihat dari track record dan rekam jejak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) yang baru Hari Siregar saya sangat optimis kasus stunting dan Smart village Madina akan tuntas, akan naik ke penyidikan, dan akan ada penetapan tersangka”, ucap pegiat anti korupsi ‘Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Arif Tampubolon kepada media melalui sambungan telepon, Senin (4/8/2025).
Arif menyebutkan, sedikit banyak mengenal sepak terjang Hari Siregar yang telah malang melintang di kejaksaan, hingga akhirnya menempati jabatan Kapuspenkum Kejagung, memberikan harapan baru akan mampu menuntaskan sejumlah dugaan korupsi di Sumatera Utara, termasuk kasus Stunting dan Smart Village di Kabupaten Madina.
Apalagi, lanjut dia, Harli Siregar ibaratnya pulang kampung untuk membenahi kampungnya Sumatera Utara, tentunya secara psikologis lebih paham apa dan seperti apa yang terjadi.
Harli kata Arif harus bergerak cepat dan tidak perlu berlama – lama untuk beradaptasi karena dia sudah paham tentang bagaimana Sumatera Utara.
Arif meminta Kajatisu baru ini secepatnya menuntaskan dua kasus tersebut, dengan menaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.
“Soal kasus korupsi Stunting dan Smart Vilallage saya kira sudah terang benderang, sudah begitu banyak saksi yang dipanggil dan diperiksa, sudah cukup dua alat bukti untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut”, tegas Arif.
Khusus kasus Smart Village, lanjut Arif, harus ada penanganan khusus, bila perlu Kajari Madina dievaluasi agar tidak ada konflik kepentingan.
“Karena kita tau Pak Kajari Madina dipanggil dalam kasus pembangunan jalan di Sumut oleh KPK, kiranya perlu dievaluasi bila perlu dipindahkan saja Kajari Madina ke tempat lain agar tidak ada konflik kepentingan”, tegas Arif Tampubolon.*** (AFS)