Temuan Rp.4,4 M Perjalanan Dinas di Sekretariat DPRD Medan Disidik Pidsus Kejatisu
MEDAN: koranmedan.com
Adanya Kelebihan bayar dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada penggunaan APBD 2023 sebesar Rp. 4, 4 miliar di pos Sekretariat DPRD Medan yang menjadi temuan dari LHP BPK Perwakilan Sumatera Utara di tahun 2024, dan hingga pada LHP BPK tahun 2025 belum juga diselesaikan pengembaliannya ke kas daerah kini masuki babak baru.
Babak baru dimaksud tak lain ialah, persoalan dimaksud telah masuk dalam proses hukum (penyidikan) di Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Pidsus Kejati Sumut).
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut, melalui Kasi Penkum Husairi kepada wartawan membenarkan hal tersebut.
Dia mengatakan, persoalan anggaran perjalanan dinas Rp.4,4 miliar di Sekretariat DPRD Medan, saat ini sedang proses penyelidikan di bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut.
“Terkait hal ini, lagi dalam proses penyelidikan di bidang Pidsus,” ungkap Husairi menjawab konfirmasi wartawan, lewat pesan whatsapp, Senin (15/9/2025).
Diberitakan sebelumnya, Permasalahan kelebihan bayar Rp4,4 miliar belum tuntas. Kelebihan pembayaran yang cukup besar (Rp4,4 miliar lebih) menunjukkan potensi praktik manipulasi pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Ungkapan itu disampaikan salah seorang pengamat anggaran, Elfenda Ananda, kepada wartawan dalam menanggapi pemberitaan dibeberapa media online melalui pesan whatsApp Jumat (12/9/2025),
Dipaparkannya, Sekretariat DPRD Medan Diduga Belum Selesaikan Temuan LHP BPK Tahun 2024, Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas Rp4 Miliar Lebih. Temuan BPK Tahun 2024 (Atas APBD TA 2023)
Dalam temuan LHP BPK 2024 disebutkan, Total kelebihan bayar: Rp7.609.326.799,00 Baru disetor ke kas daerah: Rp3.177.653.100,00. Sisa kelebihan bayar yang belum dikembalikan: Rp4.431.673.699,00.
Hal ini sebutnya, melanggar PP No. 12 Tahun 2019 (Pengelolaan Keuangan Daerah). Adapun rekomendasi BPK kepada Wali Kota Medan untuk memerintahkan SKPD terkait melakukan pengawasan lebih ketat serta memproses pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah.
Dalam LHP BPK Tahun 2025 (atas penggunaan APBD 2024), katanya, disebutkan bahwa temuan tahun sebelumnya (2024) masih dalam proses tindak lanjut.
Jangan sampai tegas Elfenda, ada ruang- ruang yang gelap yang bisa dijadikan celah dalam laporan keuangan. Secara administrasi, bagian keuangan sekretariat dewan harus melakukan fungsi dan tugasnya dengan baik terutama adminstrasi pelaporan baik itu kuitansi dan laporan lainnya,”ungkap Elfanda.
Terpisah, Inspektur Inspektorat Pemko Medan Erfin Fachrurrazi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (12/9/2025) lewat pesan whatsApp mengatakan, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Trims infonya bang. Hari ke-2 aktif bertugas (Jumat_red) kami masih konsolidasi di internal. Nnti Sy koordinasikan dgn OPD terkait. Pastinya penyelesaian tindak lanjut LHP BPK nya berproses bang. Kita monitor perkembangannya,” kata Erfin.
Sebelumnya diberitakan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan disinyalir belum menyelesaikan temuan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut tahun 2024 tentang penggunaan anggaran perjalanan dinas pada Tahun Anggaran APBD 2023.
Temuan LHP BPK ini dinilai sangat fantastis jumlahnya. Dalam laporan tertulis LHP BPK, dengan nomor : 43.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, tertanggal, 20 Mei 2024 disebutkan, terdapat realisasi belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya pada Sekretariat DPRD Medan sebesar Rp.7.609.326.799,00.
Dan yang baru disetor ke kas negara oleh Sekretariat DPRD Medan sebesar Rp. 3.177.653.100.00. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Medan masih belum menyelesaikan sisa kelebihan bayar sebesar Rp. 4.431.673.699,00.
Meski demikian, Sekretaris DPRD Medan, M. Ali Sipahutar, sudah berkali-kali dikonfirmasi wartawan lewat pesan WhatsAap, tetapi tetap saja tidak menjawab konfirmasi yang disampaikan wartawan kepadanya.
Sampai terakhir wartawan kembali mencoba melakukan konfirmasi melalui pesan whatssap pada Jumat (5/9/2025), juga tidak ada jawaban.*** (PKS/War)