Hadapi Inflasi Pemprov Sumut Lakukan Langkah Cepat Perkuat Produksi dan Rantai Pasok
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung (baris dua depan kiri) saat menyampaikan paparan pada konferensi pers digelar Dinas Kominfo Provsu di lantai 1 Kantor Gubsu Jl. Pangeran Diponegoro 30 Medan, Selasa (7/10/2025).
MEDAN: koranmedan.com
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung mengatakan, melalui kebijakan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution akan melakukan langkah cepat dalam menghadapi angka inflasi yang tinggi di Sumatera Utara.
“Pemprov Sumut juga akan memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir,” ungkap Poppy pada konferensi pers digelar Dinas Kominfo Provsu di lantai 1 Kantor Gubsu Jl. Pangeran Diponegoro 30 Medan, Selasa (7/10/2025).
Selain itu menurut Poppy, BUMD pangan daerah akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kesinambungan pasokan.
“Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” tambahnya.
Langkah tersebut juga diiringi dengan peningkatan koordinasi antara TPID Provinsi, BI, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan, termasuk publikasi berkala melalui press release dan konferensi pers untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
Sebelumnya Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman 41 Medan, Senin (6/10/2025).
Gubernur Bobby pada kesempatan itu menyatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan bergerak cepat menekan laju inflasi yang pada September 2025 mencapai 5,32% (yoy), tertinggi secara nasional.
Gubernur Bobby menegaskan, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama daerah, mengingat dampaknya langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” tegas Gubernur Bobby.
Tekanan inflasi di Sumut terutama berasal dari komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan gejolak harga, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan berbagai aksi jangka pendek.
Dalam tiga bulan ke depan Pemprov Sumut menyiapkan 11 langkah cepat menurunkan harga komoditi penyumbang tertinggi. Langkah tersebut yaitu, membagikan secara gratis komoditi penyumbang inflasi, bundling atau menggabungkan penjualan beras SPHP harga murah bersama cabai merah, percepat program bantuan pangan, pasar murah, intervensi tataniaga, sidak pasar, monitoring distribusi pangan, memperkuat kerja sama antar daerah, menugaskan BUMD mengelola cabai dan bawang mg merah, antisipasi bahan pangan untuk program MBG, serta penetapan toko pantau inflasi.
Gubernur Bobby menekankan langkah yang dijalankan mengikiti prinsip 4T, yaitu tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu. “Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegas Bobby.
Gubernur juga menekankan bahwa penanganan inflasi tak cukup hanya dengan operasi pasar. Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran BUMD pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok komoditas utama.
Pihaknya menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk aktif mengelola dan menyalurkan pasokan cabai, bawang, serta beras.*** (Zulmar)