Gubernur Bobby Sebut Pemprov akan Rekomendasikan Tiga Solusi ke Kementerian untuk Tangani PT TPL
Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution saat diwawancarai di Kantor Pemprov Sumut, Rabu (12/11/2025).
MEDAN: koranmedan.com
Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution mengatakan, akan mengajukan tiga rekomendasi ke Kementerian yang menangani PT Toba Pulp Lestari (TPL). Hal itu, buntut dari aksi unjuk rasa yang digelar ribuan masyarakat Sumut yang tergabung dari berbagai elemen yang menuntut agar TPL ditutup.
Menurut Bobby Nasution, dirinya tidak bisa melakukan penutupan. Sebab pengawasan PT TPL berada di Kementerian.
Selain itu, kata Bobby Nasution, pihaknya mendukung untuk TPL ditutup, jika itu mengganggu masyarakat.
“Ya kita sampaikan ya untuk TPL yang emang kalau mengganggu kita sangat mendukung (ditutup) tapi di sana ada 11 ribu tenaga kerja juga. nah ini sama-sama ambil kesimpulan pemerintah akan ambil rekomendasi dan di kirim ke Kementerian,”jelasnya, Rabu (12/11/2025).
Menurut Bobby, pihaknya juga akan mengkaji rekomendasi apa aja yang bisa diajukan pihaknya ke pusat.
“Rekomendasi penutupan, atau penciutan (karena) ada luasannya (lahan). bisa kita kurangin, kita bagikan ke masyarakat sebagian dan TPL bisa beroperasi seperti itu, ini kita kaji (lebih dulu) apa penutupan atau penciutan lahan dia,” jelasnya.
Ditegaskan Bobby, pihaknya akan menjadwalkan tinjauan langsung ke TPL dan bertemu masyarakat.
“Pemerintah provinsi hanya bisa merekomendasikan tapi yang bisa mencabut izinnya pemerintah pusat, jadi disampaikan kami akan rekomendasikan (dua hal tersebut),” ucapnya.
Sebelumnya, Diketahui, ribuan masyarakat yang tergabung dari berbagai eleman masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut, Senin (10/11/2025). Mereka menuntut agar PT TPL ditutup.
Ketua Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumut, Pastor Walden Sitanggang meminta agar TPL ditutup.
“Kami melawan, kami menolak kehadirannya (PT TPL) di Tapanuli Raya, kami berharap tidak ada lagi air mata yang dijatuhkan oleh ibu-ibu, tidak ada lagi anak-anak yang menangis karena trauma, tidak ada lagi orang yang mengalami ketidaknyamanan di rumahnya sendiri, di ladang nya, di tanah leluhurnya karena gebukan karena pukulan karena intimidasi dari PT Toba Pulp Lestari,” kata di lokasi, Senin (10/11/2025).
Walden mengaku sempat kecewa dengan adanya pernyataan Gubsu Bobby Nasution soal PT TPL tidak boleh diganggu karena memiliki alas hak.
“Padahal menurut Walden, TPL sudah merampas hak rakyat hingga merusak akal,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan, Pimpinan Aksi, Rokki Pasaribu, menyebutkan jika kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan PT TPL sudah berulang selama puluhan tahun. Sehingga solusi agar PT TPL tidak beroperasi lagi menjadi pilihan.
Klarifikasi PT TPL
PT Toba Pulp Lestari (TPL) memberikan klarifikasi terkait permintaan massa yang melakukan aksi di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (10/11/2025).
Corporate Communication Head PT TPL, Salomo Sitohang, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional.
“Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, PT TPL berkomitmen menjalin komunikasi terbuka dengan masyarakat melalui berbagai dialog, sosialisasi, dan program kemitraan yang melibatkan Pemerintah, Masyarakat Hukum Adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat. Pendekatan sosial ini dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan,” ujar Salomo.
TPL juga menolak tuduhan bahwa operasional perusahaan menjadi penyebab bencana ekologi. Menurut Salomo, seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan pemerintah yang berwenang.
“Seluruh kegiatan operasional dijalankan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdokumentasi, dan diawasi secara konsisten,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemantauan lingkungan dilakukan secara periodik bekerja sama dengan lembaga independen dan tersertifikasi untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Dalam pernyataannya, TPL juga menyampaikan bahwa kegiatan peremajaan pabrik difokuskan pada peningkatan efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.
Salomo menyebut, audit menyeluruh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2022–2023 menyatakan bahwa PT TPL taat terhadap seluruh regulasi dan tidak ditemukan pelanggaran terhadap aspek lingkungan maupun sosial.
Selain itu, perusahaan juga menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat sekitar wilayah operasional dan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah serta pemangku kepentingan terkait.
TPL juga menjalankan Program Kemitraan Kehutanan sebagai bagian dari upaya penyelesaian klaim tanah adat secara dialogis dan terstruktur. Hingga kini telah terbentuk 10 Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai mitra resmi perusahaan dalam pemanfaatan kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan. Seluruh pembentukan KTH dan pola kemitraan ini dilaporkan secara resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Salomo juga menegaskan bahwa kegiatan pemanenan dan penanaman kembali dilakukan di dalam area konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disetujui pemerintah.
“Dengan sistem tanam–panen berkelanjutan, penanaman kembali dilakukan maksimal satu bulan setelah pemanenan, sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL dan dilaporkan melalui Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan,” ujarnya.*** (Zulmar)