Pemprov Sumut Wujudkan Keluarga Tangguh Melalui PUSPAGA
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumut melakukan Konferensi Pers terkait Keluarga Tangguh, Perempuan dan Anak terlindungi, TPPO ditangani, Pertumbuhan Penduduk terkendali.
MEDAN: koranmedan.com
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) terus mendorong terwujudnya keluarga yang tangguh dan sejahtera melalui layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas orangtua dalam mengasuh, mendidik, dan melindungi anak.
Kepala Dinas P3AKB Sumut Dwi Endah Purwanti menyampaikan hal tersebut pada Konferensi Pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Senin (17/11/2025). Konferensi Pers mengusung tema Keluarga Tangguh Perempuan dan Anak Terlindungi, TPPO Ditangani, Pertumbuhan Penduduk Terkendali.
Menurut Dwi, isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga.
“PUSPAGA berperan penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. PUSPAGA menjadi garda terdepan penguatan keluarga, baik melalui pendampingan, konseling maupun edukasi. Keluarga tangguh adalah keluarga yang memiliki ketahanan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup,” ujarnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), terdapat 1.444 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut hingga Oktober 2025.
Dwi menegaskan meskipun pelaksanaan program PUSPAGA berjalan nyaris tanpa anggaran, layanan tersebut tetap dapat berjalan maksimal. Program ini diharapkan mampu mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dalam keluarga, sekaligus menekan angka perceraian serta persoalan keluarga lainnya.
“Di PUSPAGA ada layanan konsultasi dan konseling mengenai berbagai persoalan keluarga dan pola asuh. Edukasi parenting sangat penting diberikan kepada orangtua agar mampu menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat,” tambahnya.
Untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, P3AKB Sumut telah menjalin kerja sama dengan UINSU dan USU. Sementara itu, Gubernur Sumut juga memperkuat kolaborasi dengan Kopertis dan LLDIKTI guna memperluas jangkauan edukasi serta pencegahan.
Angka Pernikahan Anak Usia Dini dan Program KB Mendekati Ideal
Selain itu dipaparkan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Laura Ance Sinaga bahwa tren pernikahan anak usia dini dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan perkembangan positif dan terus mendekati angka ideal.
Berdasarkan indikator Age Specific Fertility Rate (ASFR), angka kelahiran pada kelompok usia 15–19 tahun menurun menjadi 17,3 per 1.000 perempuan pada tahun 2024, sementara program KB mencatat capaian 2,36 berdasarkan sensus penduduk 2024.
Laura menyebutkan angka kelahiran di Sumut terhitung sejak tahun 1971 tercatat 129 kelahiran usia dini per 1.000 perempuan. Angkanya terus mengalami penurunan pada tahun 2021 yang tercatat sebanyak 22 kelahiran, hingga tahun 2024 yang turun menjadi 17.
“Angka kelahiran pada usia dini di Sumut lebih baik dibanding angka nasional yang mencapai 18 per 1.000 perempuan. Ada pergeseran pola pikir yang menunjukkan kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi dan persiapan yang matang sebelum membangun keluarga bagi perempuan saat ini,” ucapnya.
Namun demikian, kata Laura, masih ada terdapat 14 kabupaten/kota dengan tingkat kelahiran tinggi pada usia dini. Ia menyebutkan seperti Padanglawas Utara (Paluta), Padang Lawas, Serdangbedagai (Sergai), Karo, Nias Selatan, Mandailaing Natal (Madina), Labuhanbatu, Tapanuli Selatan (Tapsel), Asahan, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Deli Serdang, Nias Barat, Nias, Labuhanbatu Utara (Labura).
Untuk daerah yang rendah dengan tingkat kelahiran pada usia dini berada di Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Humbanghasundutan, Dairi, dan Pematangsiantar. Untuk mengurangi tingkat pernikahan pada usia dini perlu kolaborasi dari semua pihak seperti Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga kerja. “Kami tetap memberikan pengetahuan tentang dampak pernikahan usia dini sehingga bisa memberikan pemahaman yang baik kepada mereka,” ujarnya.
Sementara berbicara tentang KB, lanjut Laura, berdasar sensus penduduk tahun 2020 program KB di Sumut berada di angka 2,48. Sementara pada tahun 2024 angkanya menurun menjadi 2,36. Laura mengartikan bahwa Total Fertility Rate atau rata-rata seorang wanita usia subur 15-45 tahun di Sumut mempunyai 2-3 anak.
“Untuk Indonesia angkanya mencapai turun 2,16. Standarnya 2,1. Jadi ga boleh dibawah standar, nanti goncang seperti Jepang dan Singapura, angka kelahirannya rendah. Jadi melihat angka tersebut, Pemprov Sumut berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk,” ujarnya.
Namun, katanya, yang menjadi tantangan saat ini adalah tren generasi muda tentang freechild. Oleh karena itu, Dinas P3AKB melalui program sekolah siaga kependudukan memberitahu bahwa pentingnya bukan membatasi kelahiran, tapi mengendalikan kelahiran.
“Ada dua tantangan Sumut, yakni bagaimana mengendalikan angka kelahiran yang seimbang, tapi juga memberitahu kepada generasi gen z dan alpa, bahwa perlu ada penerus dan pentingnya ada kelahiran. Kita terus berupaya melakukan dua hal ini, salah satunya menyusun peta jalan pembangunan kependudukan yang akan menjadi alat evaluasi dari pusat, apakah Pemprov Sumut responsive dengan pembangunan berwawasan kependudukan. Kalau kita berhasil maka indeks pembangunan berwawasan kita naik atau berhasil,” ujarnya.*** (Zulmar)