Disdukcapil Medan Buka Layanan Pembaruan Dokumen Adminduk Korban Banjir, KNPI Ingatkan Agar Tak Ada Pungli
Ketua DPD KNPI Kota Medan Riza Usty Siregar, SH.
MEDAN; koranmedan.com
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan membuka layanan pembaruan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk) bagi warga yang terdampak banjir. Kebijakan ini diberikan untuk mempermudah masyarakat yang dokumen kependudukannya rusak atau hilang akibat bencana.
Adapun dokumen yang dapat diperbarui meliputi:
KTP-el, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Kartu Identitas Anak (KIA)
Sementara persyaratan yang harus dipenuhi:
1. Surat keterangan dokumen terdampak banjir dari Lurah.
2. Bila masih ada sisa dokumen yang rusak atau kotor, dapat dilampirkan.
3. Kelurahan diminta mendata warga yang akan mengganti dokumen dan membuat rekap pengantar disertai persyaratan poin 1 dan 2.
Pemerintah juga mengimbau warga yang dokumennya rusak agar segera mengurusnya di kantor kelurahan masing-masing.
Terkait itu, Ketua DPD KNPI Kota Medan Riza Usty Siregar, SH mengapresiasi langkah Disdukcapil yang dinilai membantu masyarakat terdampak. Namun ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan, terutama terkait potensi pungutan liar (Pungli) dalam penerbitan surat keterangan dari kelurahan.
“Kita ketahui bersama, syarat surat keterangan dari kelurahan sangat rawan menjadi lahan Pungli. Jangan sampai kebijakan baik ini justru mencoreng nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Ketua DPD KNPI Kota Medan itu kepada awak media ini, Rabu (3/12/2025).
Ia meminta pihak kelurahan dan seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan proses berjalan transparan dan tidak memberatkan masyarakat yang sedang mengalami musibah.
“Jangan menambah kepanikan baru. Dalam pengurusan administrasi saja warga sering menghadapi banyak lika-liku. Maka pelayanan harus benar-benar dibuka secara mudah, cepat, dan tanpa biaya tambahan,” tegasnya.
KNPI Kota Medan juga mengingatkan masyarakat untuk mengurus dokumen dengan jujur sesuai kondisi yang sebenarnya. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah banyaknya penduduk luar Kota Medan yang masih menggunakan dokumen kependudukan Kota Medan, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah dalam pendataan.
Dengan adanya layanan khusus ini, masyarakat diharapkan dapat segera mendapatkan kembali dokumen adminduk yang sangat penting untuk keperluan administrasi, bantuan sosial, hingga layanan pemerintahan lainnya.*** (Ril/Zulmar)