Plt Kadis Perkim Muhammad Fadly Lubis (kiri), Plt BPN Taufik Efendi (tengah) dan Kadis PUPR Tety Juliany Siregar (kanan) saat menandatangani Mou Atur Batas Minimum Kavling Perumahan.
Bersama BPN, Pemko Tanjungbalai Atur Batas Minimum Kavling Perumahan di RDTR
T.BALAI: koranmedan.id
Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai menandatangani berita acara kesepakatan (MoU) batas luas kavling minimum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kota Tanjungbalai. Penandatanganan berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungbalai.
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Muhammad Fadly Lubis, SE, M.AP, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai Tety Juliany Siregar, S.T., M.T., serta Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai Taufik Efendi, S.SiT., M.Eng., menandatangani dokumen kesepakatan tersebut.
Pemko Tanjungbalai dan Kantor Pertanahan mengambil langkah ini untuk memperkuat sinergi dalam mendukung penataan ruang kota yang tertib, terencana, dan berkelanjutan.
Dalam kesepakatan itu, para pihak menetapkan sejumlah poin penting. Pertama, batas luas kavling minimum diberlakukan untuk pembangunan perumahan (lingkungan siap bangun) dan mengikat para pengembang. Kedua, batas kavling minimum untuk rumah swadaya, bantuan rumah sederhana, dan jenis perumahan lainnya dapat menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, pemerintah menetapkan luas kavling minimum pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R2) sebesar 60 meter persegi. Pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R3), luas minimum ditetapkan 72 meter persegi. Sementara itu, pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R4), luas minimum ditetapkan 90 meter persegi.
Melalui kesepakatan ini, Pemko Tanjungbalai memastikan setiap proses pemecahan, penggabungan, maupun penerbitan hak atas tanah mengacu pada ketentuan RDTR yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pembangunan perumahan yang lebih tertib, terarah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pengembang.
” Alhamdulillah sudah disepakati, semoga membawa kebaikan untuk Kota Tanjungbalai kedepannya,” ujar Muhammad Fadly Lubis, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan tata ruang Kota Tanjungbalai yang lebih baik dan berkelanjutan.*** (Syafrizal Manurung)