LANGKAT – koranmedan.id
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat, Amril mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rabu (15/4/2026) dari ruang Langkat Command Centre (LCC) Kantor Bupati Langkat.
Rakor terkait pendataan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di rakor membahas langkah percepatan pendataan serta penanganan pascabencana, khususnya dalam penyediaan hunian tetap yang layak bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya validitas dan akurasi data sebagai dasar utama dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
Dalam forum tersebut juga disampaikan klasifikasi hunian tetap (huntap) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8-168 Tahun 2026 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Masyarakat Terdampak Bencana.
Huntap dibagi menjadi tiga kategori, yaitu huntap insitu, eksitu, dan eksitu terpusat atau komunal.
Huntap insitu merupakan perbaikan atau pembangunan rumah di lokasi semula, dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang masih aman dan layak huni serta aspek pengurangan risiko bencana.
Sementara huntap eksitu adalah pembangunan rumah di lokasi lain, di mana masyarakat dipindahkan ke kawasan yang lebih aman sesuai peta rawan bencana.
Adapun huntap eksitu terpusat atau komunal merupakan pembangunan hunian di lokasi baru yang ditetapkan pemerintah bersama pemerintah daerah dalam bentuk kawasan permukiman terpadu.
Berdasarkan data Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi (Satgas PRR) Pascabencana Alam, jumlah masyarakat terdampak di Langkat yang masuk kategori huntap insitu sebanyak 299 kepala keluarga (KK). Untuk huntap eksitu tercatat 71 KK kategori mandiri, dan 137 KK kategori terpusat atau komunal, dengan total keseluruhan mencapai 507 KK.
Menanggapi itu, Sekda menegaskan komitmennya mendukung program pemerintah pusat, khususnya dalam memastikan proses pendataan dilakukan secara akurat dan menyeluruh.
“Kita akan menyisir seluruh wilayah terdampak agar data yang dihasilkan benar-benar valid, sehingga bantuan hunian tetap ini tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam percepatan penanganan bencana, mulai dari tahap pendataan hingga realisasi pembangunan hunian tetap.
Melalui rakor ini diharapkan seluruh pemerintah daerah termasuk Langkat, bergerak cepat menindaklanjuti hasil koordinasi guna mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah dirasakan secara nyata oleh masyarakat.(*)
Editor: Eddy Syahputra