Wali Kota Medan Tegaskan Komitmen Dukung Transparansi Keuangan Pemko
MEDAN: koranmedan.id
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmen dalam mendukung transparansi keuangan pemerintah kota (Pemko) yang dipimpinnya. Komitmen tersebut disampaikan Rico Waas usai mengikuti Entry Meeting atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diikutinya secara daring dari Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (2/4/2026).
Didampingi Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman beserta jajaran pimpinan Perangkat Daerah, Rico Waas menyimak dengan serius arahan strategis yang disampaikan Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi.
Dalam arahannya, Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan bahwa BPK menggunakan pendekatan berbasis risiko (risk-based audit) yang dipadukan dengan menggunakan Big Data Analytics dalam melaksanakan pemeriksaan LKPD guna meningkatkan kualitas dan kedalaman analisis pemeriksaan.
”Oleh karenanya Bapak dan Ibu, kita perlu bekerjasama agar proses pemeriksaan ini bisa menjadi lancar,” kata Bobby Adhityo Rizaldi dalam pertemuan yang diikuti seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD di lingkup Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.
Bobby Adhityo Rizaldi juga menekankan BPK hadir bukan untuk mengkritisi kebijakan yang diambil kepala daerah, melainkan memastikan turunan kebijakan berupa program maupun kegiatan berjalan sesuai aturan.
“Saya sampaikan bahwa BPK itu tidak di dalam posisi untuk mengkritisi atau memberikan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan. Apapun kebijakan yang diambil oleh Bapak dan Ibu, yang kita periksa itu adalah turunan kebijakannya yaitu berupa program atau event-event untuk pencapaian kebijakan tersebut,”ujar Bobby Adhityo Rizaldi.
Ia juga menyoroti pentingnya peran strategis DPRD sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Oleh karenanya, peran pengawasan DPRD sangat penting untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya pemerintah daerah dan DPRD dalam menjaga transparansi keuangan negara. Namun demikian, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini perlu segera dilaksanakan,” ucapnya.
Di akhir pertemuan, BPK RI berpesan kepada seluruh kepala daerah dan tim pemeriksa untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 diharapkan bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan momentum untuk memperkuat akuntabilitas di tengah perubahan global yang dinamis.
“Kepada kepala daerah dan Ketua DPRD, saya berharap Bapak dan Ibu dapat mendukung tim pemeriksaan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dengan baik. saya mengingatkan kembali bahwasanya hasil pemeriksaan BPK ini prinsipnya akan mendorong perbaikan pelayanan publik, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, dan penurunan angka kemiskinan,”tutupnya.*** (Zulmar)