Penasihat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumut Titiek Sugiharti bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumut Evi Novida Sulaiman Harahap saat menyampaikan sambutan pada Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselenggarakan di Aula Kantor Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumut Jalan T. Cik Ditiro Medan, Rabu (20/5/2026).
Dharma Wanita Persatuan Sumut Tegaskan Komitmen Lawan KDRT
MEDAN: koranmedan.id
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmen dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan mendorong perempuan agar berani bersuara dan tidak lagi diam terhadap tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang digelar di Aula DWP Sumut Jalan T. Cik Ditiro Medan, Rabu (20/5/2026). Kegiatan bertema “Berani Melapor, Berani Selamatkan: Kami Siap Membantu” itu bertujuan membangun kesadaran kolektif sekaligus menghapus stigma tabu terhadap pelaporan kasus KDRT.
Kegiatan dibuka langsung Penasihat DWP Sumut, Titiek Sugiharti, dan dihadiri secara luring maupun daring oleh Ketua DWP Sumut Evi Novida Sulaiman Harahap, jajaran pengurus DWP Sumut, unsur TP PKK Sumut, serta pengurus DWP kabupaten/kota se-Sumut.
Dalam arahannya, Titiek menegaskan bahwa rumah tangga seharusnya menjadi tempat paling aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi setiap anggota keluarga. Namun, ia mengakui masih banyak konflik rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan.
“KDRT adalah sebuah fenomena yang harus kita hancurkan bersama-sama. Melalui momentum sosialisasi ini, saya menekankan pentingnya mengedukasi diri. Simak dengan baik materi dari narasumber, pahami bentuk-bentuk KDRT, upaya hukumnya, serta langkah pertama yang harus dilakukan jika melihat atau mengalaminya,” ujar Titiek.
Ia juga mengajak seluruh anggota DWP menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.
“Jangan simpan ilmu ini untuk diri sendiri. Sampaikan di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan masyarakat. Hadirkan ruang aman untuk mendengar, menguatkan, dan menuntun mereka ke tahapan penanganan yang tepat. Sesuai tema kita, kita tidak berjalan sendiri karena bersinergi dengan dinas terkait,” tambahnya.
Sementara Evi Novida Sulaiman Harahap menyampaikan bahwa kasus KDRT kerap menyerupai fenomena gunung es, banyak terjadi namun sedikit yang terungkap ke permukaan. Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi anggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan aib yang tidak pantas dibicarakan.
“Melalui tema ‘Berani Melapor, Berani Selamatkan’, DWP Sumut ingin membangun kesadaran kolektif agar kaum perempuan tidak lagi permisif atau mendiamkan KDRT yang terjadi di sekitarnya. Kita harus menjadi bagian dari solusi dan menyediakan telinga untuk mendengar,” kata Evi.
Ia juga mengingatkan bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk fisik. Kekerasan verbal yang dialami perempuan juga dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan mental.
Sebagai organisasi yang mewadahi istri ASN, lanjutnya, DWP memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan ketahanan keluarga yang kuat, baik secara mental, spiritual, maupun sosial.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana, Dara Mutaqien Hasrimi melaporkan bahwa kegiatan yang diinisiasi Bidang Sosial Budaya DWP Sumut tersebut diikuti pengurus DWP Provinsi serta perwakilan unit kerja DWP se-Sumut.
Menurut Dara, sosialisasi bertujuan mendorong keberanian korban untuk bersuara, menghapus rasa takut, serta memberikan edukasi mengenai dampak psikologis dan fisik akibat KDRT. Peserta juga diperkenalkan pada akses bantuan dan layanan pengaduan yang aman serta rahasia melalui dinas terkait di Sumut.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, solidaritas dan kepedulian antar ibu dapat terbangun, sehingga kita bisa saling menjaga lingkungan terdekat dari tindakan KDRT,” jelasnya.
Untuk memperkuat pemahaman peserta terkait PKDRT, panitia menghadirkan dua narasumber, yakni Direktur LBH APIK Sumatera Utara dan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara.*** (Zulmar)