Koordinator Aksi Desak Kejati Sumut Usut Dishub Medan terkait Dugaan Mark-Up 649 Unit Contactor Senilai Rp2,6 M
MEDAN: koranmedan.id
Suhu penegakan hukum di Kota Medan bakal memanas. Pengurus Besar Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (PB ALAMP AKSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara pada, Selasa (23/6/2026).
Koordinator aksi mendesak aparat penegak hukum membongkar dugaan tindak pidana korupsi berupa mark up dan persekongkolan jahat (KKN) dalam proyek pengadaan komponen kelistrikan (contactor) di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.
Aksi unjuk rasa yang menyita perhatian publik tersebut dipimpin langsung Koordinator Aksi, Doni Kurniawan, didampingi Koordinator Lapangan, Hardiansyah Putra.
“Praktik KKN atau merampok uang negara di tengah penderitaan rakyat tidak bisa ditoleransi. Kami meminta penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Hari ini kita datang ke Kejati Sumut menuntut Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan diperiksa, karena patut diduga telah terjadi konspirasi jahat dalam pengadaan barang bernilai miliaran rupiah,” tegas Doni.
Dalam tuntutannya, PB ALAMP AKSI membeberkan sejumlah temuan mengejutkan terkait dugaan penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
” Indikasi Mark Up di Dinas Perhubungan Kota Medan menganggarkan dana fantastis sebesar Rp2.689.131.500,00 untuk pengadaan 649 unit contactor. Secara rata-rata, anggaran per unit ditetapkan mencapai Rp4.131.500 per unit. Padahal di pasaran, harga produk sejenis maksimal hanya berkisar Rp2 jutaan per unit,” ungkapnya dalam orasinya.
Menurutnya, penunjukan Rekanan Janggal (CV. AIM): Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dishub Medan diduga sengaja menunjuk CV. AIM (berlokasi di Medan Amplas) sebagai penyedia. Perusahaan tersebut menawarkan contactor merek Mitsubishi tipe S-T80 seharga Rp4,5 Juta per unit. Fakta di lapangan menunjukkan ada penyedia lain yang menawarkan barang setara hanya di angka Rp2.442.000 per unit sebelum negosiasi.
Kemudian lanjutnya, dugaan pelanggaran TKDN: Barang yang dibeli diduga kuat memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 0% atau 100% merupakan produk impor. Padahal, syarat mutlak pengadaan barang pemerintah mewajibkan TKDN minimal 25%.
” CV. AIM Diduga Beroperasi Sebagai Calo: Kuat dugaan CV. AIM bukan distributor atau agen resmi dari PT. Mitsubishi Electric Indonesia (MEI). Perusahaan ini diindikasi hanya dijadikan ‘calo’ atau perantara oleh oknum tertentu untuk menggerogoti APBD Kota Medan,”ujarnya.
Berdasarkan dugaan persekongkolan terstruktur yang merugikan keuangan negara tersebut tegas massa, PB ALAMP AKSI mendesak agar tindakan tegas segera diambil.
”Mendesak Kejati Sumatera Utara agar segera mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan di Dishub Kota Medan. Mendesak Kejati Sumatera Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
Mendesak Kejati Sumatera Utara untuk segera memanggil dan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pihak rekanan (CV. AIM),” tegasnya.
Kemudian katanya lagi, mendesak Wali Kota Medan untuk mengambil tindakan tegas dan segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
Koordinator akdsi juga meminta kepada DPRD Kota Medan agar segera memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari Kepala Dinas Perhubungan, PPK, dan Rekanan terkait dugaan KKN tersebut.
“PB ALAMP AKSI menyatakan tidak akan berhenti sampai di sini dan akan terus mengawal kasus hingga oknum-oknum yang terlibat ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Irsan Idris Nasution saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (24/6/2026), sampai berita ini ditayangkan belum menjawab konfirmasi yang disampailan wartawan melalui pesan whatsap, meski pesan konfirmasi tersebut terlihat centang dua.*** (Afsir)