Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Kepala Biro Ekonomi Setdaprovsu Evan Botung Daulay saat melakukan Konferensi Pers terkait penanganan inflasi Pemrov Sumut. Kegiatan ini difasilitasi Dinas Kominfo Sumut di Anjungan Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro 30 Medan, Selasa (6/10/2026).
Tekan Harga Cabai, Pemprov Sumut Perkuat Intervensi Pasar dan Amankan Pasokan Lokal
MEDAN: koranmedan.com.id
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara memperkuat langkah strategis untuk menekan harga cabai dan menjaga stabilitas inflasi daerah. Meski Sumut mengalami surplus produksi cabai, arus pasokan ke luar daerah dinilai turut memicu anomali kenaikan harga di pasar lokal.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Evan Botung Daulay dalam Konferensi Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/10/2026).
“Secara data produksi, Sumut ini sebenarnya surplus. Namun, ada anomali di mana cabai hasil panen dari daerah sentra produksi justru banyak keluar daerah, seperti di kabupaten Batubara baru panen raya cabai, namun inflasinya justru tinggi. Ini jadi anomali, makanya kami cari akar permasalahannya,” kata Evan.
Dijelaskannya, salah satu faktor yang memicu kenaikan harga cabai di Sumut adalah tingginya arus penjualan cabai ke luar wilayah, seperti ke Provinsi Riau dan Aceh. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya pasokan cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumut.
“Untuk menanggulangi hal ini, Pemprov Sumut bergerak melakukan intervensi dengan menyepakati komitmen bersama para pemangku kepentingan dan petani binaan. Prinsipnya, pasokan dan kebutuhan cabai di Sumatera Utara harus terpenuhi terlebih dahulu, baru sisanya diperbolehkan untuk dijual ke luar daerah,” ujar Evan.
Selain membuat komitmen untuk mengamankan pasokan daerah, Pemprov Sumut juga melakukan sejumlah langkah konkret untuk menjaga stabilitas stok pangan dan harga cabai di pasaran. Langkah pertama dilakukan dengan menyerap hasil panen cabai dari petani lokal.
“Pemprov Sumut melalui BUMD, PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) serta kerjasama dengan mitra langsung menyerap dan membeli hasil panen cabai dari petani lokal. Cabai yang dibeli ini langsung kami distribusikan ke pasar-pasar induk utama, seperti Pasar Induk Lau Cih, pasar MMTC untuk mengamankan ketersediaan stok pasar lokal,” jelas Evan.
Langkah kedua, Biro Perekonomian Setdaprovsu bersama Dinas Pertanian dan Bank Indonesia (BI) berkolaborasi mengedukasi serta mengatur jadwal masa tanam cabai kepada para gabungan kelompok tani.
“Pengaturan masa tanam ini sangat penting agar jadwal panen terdistribusi secara merata sepanjang tahun, sehingga tidak ada lagi periode kekosongan pasokan yang memicu lonjakan harga di pasaran,” tambahnya.
Selain dua langkah tersebut, Pemprov Sumut menyiapkan dukungan berupa subsidi ongkos angkut transportasi untuk menekan biaya distribusi dari daerah sentra produksi ke pasar konsumen. Pemprov Sumut juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar secara serentak di kabupaten/kota.
“Kami sudah banyak melakukan koordinasi dan turun ke lapangan, hingga Desember nanti seluruh kabupaten/kota serentak minimal dua sampai empat kali melakukan Gerakan Pangan Murah,” kata Evan.
Melalui sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, Bulog, serta pemerintah kabupaten/kota, Pemprov Sumut terus menjaga kelancaran rantai distribusi cabai agar ketersediaan pasokan terjamin dan harga pangan tetap terjangkau.
“Pemprov Sumut akan terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga agar inflasi tidak tinggi,” sebut Evan.
SARAN PERS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6 OKTOBER 2026 – 13/DISKOMINFO SUMUT/2026
Inflasi Sumut 2,71%, Terendah Keempat Nasional
MEDAN – Sumatera Utara (Sumut) tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah keempat secara nasional, dengan inflasi secara year on year (yoy) pada September 2026 sebesar 2,71%. Sementara secara month to month (mtm), inflasi Sumut tercatat 0,14%.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sumut Evan Botung Daulay pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (6/10/2026).
“Sumut dari data BPS, nomor empat terendah se-Indonesia,” kata Evan.
Menurut Evan, posisi tersebut telah dipertahankan Sumut selama dua bulan terakhir. Ia menyebut gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk menekan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga pangan.
Biro Perekonomian juga menempuh berbagai kebijakan dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Langkah tersebut meliputi menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terpenuhi, serta menjaga harga eceran tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok.
“Ini sesuai arahan Pak Gubernur untuk menjaga kestabilan harga,” katanya.
Evan juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini mencapai sekitar 5%. Sementara pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, Pemprov Sumut menerapkan pola yang sama melalui kebijakan yang dijalankan bersama para pemangku kepentingan.
“Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kebijakan ekonomi selalu kami jalankan dengan berkolaborasi,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sumut secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) untuk memastikan berbagai kebijakan intervensi dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Pengendalian harga dilakukan melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang siaga mengintervensi pasar, mengamankan pasokan pangan agar terhindar dari kelangkaan, serta menggelar pasar murah sewaktu-waktu untuk mengantisipasi lonjakan harga.
“Kami berusaha untuk menjaga agar pasokan ini tetap terjaga di pasar, tidak ada yang namanya kelangkaan lagi. Dan biasanya ketika isu kelangkaan itu sudah mulai, kami juga punya BUMD yang bergerak di bidang pangan, itu yang mengintervensi dalam artian menjaga pasokan,” kata Evan.
Inflasi Sumut 2,71%, Terendah Keempat Nasional
Selain itu disampaikan Evan, Sumatera Utara tercatat sebagai daerah dengan tingkat inflasi terendah keempat secara nasional, dengan inflasi secara year on year (yoy) pada September 2026 sebesar 2,71%. Sementara secara month to month (mtm), inflasi Sumut tercatat 0,14%.
“Dari data BPS, Sumut nomor empat terendah se-Indonesia,” kata Evan.
Menurutnya, posisi tersebut telah dipertahankan Sumut selama dua bulan terakhir. Ia menyebut gerakan pangan murah menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menekan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga pangan.
Biro Perekonomian juga menempuh berbagai kebijakan dengan berkolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Langkah tersebut meliputi menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terpenuhi, serta menjaga harga eceran tertinggi (HET) sejumlah bahan pokok.
“Ini sesuai arahan Pak Gubernur untuk menjaga kestabilan harga,” katanya.
Evan juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sumut saat ini mencapai sekitar 5%. Sementara pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029. Untuk mendorong pertumbuhan tersebut, Pemprov Sumut menerapkan pola yang sama melalui kebijakan yang dijalankan bersama para pemangku kepentingan.
“Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Kebijakan ekonomi selalu kami jalankan dengan berkolaborasi,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Sumut secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) untuk memastikan berbagai kebijakan intervensi dapat diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Pengendalian harga dilakukan melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang siaga mengintervensi pasar, mengamankan pasokan pangan agar terhindar dari kelangkaan, serta menggelar pasar murah sewaktu-waktu untuk mengantisipasi lonjakan harga.
“Kami berusaha untuk menjaga agar pasokan ini tetap terjaga di pasar, tidak ada yang namanya kelangkaan lagi. Dan biasanya ketika isu kelangkaan itu sudah mulai, kami juga punya BUMD yang bergerak di bidang pangan, itu yang mengintervensi dalam artian menjaga pasokan,” sebut Evan.*** (Zulmar)