Drs. Khairul Mahalli (kiri) bersama Hasyim Djoyohadikusumo.
Khairul Mahalli: Jangan Marahi Singapura Tapi Perbaiki Indonesia
JAKARTA: koranmedan.com.id
Sebagai warga bangsa Indonesia, Drs. Khairul Mahalli yang kini berkhidmat sebagai Sekretaris Jenderal Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) yang dibina Hasyim Djoyohadikusumo menyampaikan sesuatu yang penting terkait kebocoran kekayaan negara yang dilakukan oknum pengusaha yang bermukim di Singapura.
Diketahui kekayaan alam Indonesia dikeruk di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, dan di Sulawesi. Tapi keuntungan terbesarnya dinikmati di Singapura.
Banyak konglomerat Indonesia yang berkebun sawit di Indonesia, mengelola tambang di Indonesia, menjalankan perbankan, perhotelan, dan telekomunikasi di Indonesia, tapi berkantor pusat di Singapura.
Mereka menjadi _Permanent Resident_ di Singapura. Membayar pajak di Singapura dan melantai di Bursa Singapura.
Sementara lingkungan yang rusak ada di Indonesia.Sedangkan udara bersihnya dinikmati di Singapura.
Selain itu diketahui ada oknum pejabat Indonesia mendapat sogokan untuk memberi kemudahan bisnis dan keuntungannya dibawa ke Singapura.
“Bukan hanya Presiden Prabowo, tapi kita semua marah. Tapi marah tidak boleh menjadi kebijakan. Ngamuk hanya akan membuat Indonesia terlihat emosional, dan justru merugikan kita di mata dunia internasional,” ungkap Mahalli.
Masalahnya, kata Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) itu, bukan ada di Singapura. “Singapura hanya memanfaatkan celah yang kita buka sendiri. Dengan kata lain, Singapura memberi apa yang tidak bisa kita beri dalam wujud kepastian hukum, pajak yang rendah dan jelas, birokrasi yang cepat, dan tidak ada pemerasan,” terang Mahalli.
Menurut Mahalli, konglomerat Indonesia pindah ke Singapura bukan karena mereka cinta Singapura.
Mereka pindah ke Singapura karena di Indonesia pajaknya tidak pasti, hukumnya bisa dibeli, birokrasinya berbelit, dan hartanya tidak aman.
Karena itu, rekomendasi kebijakan pihaknya berangkat dari satu prinsip:
Tegakkan Pajak atas Penghasilan Global untuk WNI
Indonesia, sebut Mahalli, menganut sistem _worldwide income_. Artinya, Warga Negara Indonesia yang menjadi Permanent Resident di Singapura tetap wajib melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan globalnya di Indonesia, selama ia masih WNI.
Karena itu Pemerintah Indonesia harus memperkuat Ditjen Pajak dengan memanfaatkan _Automatic Exchange of Information_ (AEOI) yang sudah disepakati OECD.
Singapura sudah menandatangani AEOI.
Data rekening konglomerat Indonesia di Singapura sebenarnya bisa diminta.
_Yang selama ini kurang adalah kemauan politik untuk memintanya._
Bongkar Praktik Transfer Pricing
“Ini modus paling klasik,” ungkap Mahalli. Perusahaan tambang di Kalimantan menjual nikelnya ke perusahaan afiliasinya di Singapura dengan harga murah.
Lalu perusahaan di Singapura menjual lagi ke China dengan harga mahal. Untungnya pindah ke Singapura.
Yang di Indonesia dibuat rugi terus, sehingga tidak membayar pajak.
Karena itu tegas Mahalli, Pemerintah Indonesia harus mewajibkan semua perusahaan yang memiliki afiliasi di Singapura untuk membuka _Country by Country Reporting_.
Berapa omzet di Indonesia, berapa laba di Indonesia, berapa pajak yang dibayar di Indonesia.
Jika labanya tidak wajar, kecil di Indonesia tapi besar di Singapura, langsung dilakukan audit forensik.
Ini sesuai dengan *Teori BEPS – Base Erosion and Profit Shifting* dari OECD.
“Negara-negara maju sudah memakainya. Indonesia tidak boleh ketinggalan,” saran Mahalli.
Perketat Pajak atas Dividen, Royalti, dan Bunga yang Keluar
Direkomendasikan, Mahalli, jika perusahaan Indonesia membayar dividen, royalti, atau bunga ke induknya di Singapura, pajaknya harus dipotong di sumber.
“Jangan beri ruang untuk treaty shopping,” tegas Mahalli.
Diakui Mahalli, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Singapura yang baru sudah lebih baik, tapi masih ada celah yang dimanfaatkan lewat holding company berlapis.
“P3B itu harus direvisi: tidak ada lagi perusahaan cangkang di Singapura yang hanya memiliki satu meja dan satu sekretaris, tapi bisa menikmati tarif pajak 0%,” saran Mahalli.
Bongkar Beneficial Ownership – Siapa Pemilik Sebenarnya?
Disebutkan Mahalli, banyak perusahaan tambang, sawit, dan perbankan di Indonesia yang pemiliknya disembunyikan lewat layering di Singapura.
Di atas kertas, pemiliknya perusahaan Singapura.
Di baliknya, pemiliknya konglomerat Indonesia.
Terkait itu direkomendasikan agar wajibkan semua perusahaan yang mengelola sumber daya alam Indonesia untuk membuka Beneficial Owner. “Siapa manusia terakhir yang menikmati keuntungannya. Jika tidak mau membuka, cabut izinnya,” sebut Mahalli.
Ketentuan ini, ungkap Mahalli, sudah diatur dalam Perpres No. 13 Tahun 2018, tapi tidak pernah ditegakkan dengan sungguh-sungguh.
“Pemerintah harus menegakkannya dengan ancaman pencabutan izin. Karena Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 berkata: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bagaimana negara bisa menguasai, kalau negara tidak tahu siapa yang menguasai kekayaan itu?,” ungkap Mahalli.
Hentikan Suap dengan Memotong Rantai Suapnya
“Suap terjadi karena ada dua pihak: yang menyogok dan yang disogok. Selama rantai suapnya tidak dipotong, suap akan terus terjadi. Karena itu, diperlukan regulasi Satu Pintu Perizinan Digital yang Terbuka. Semua izin tambang, sawit, HGU, dan perbankan harus melalui sistem digital yang dapat dilacak publik. Siapa yang mengajukan, kapan disetujui, berapa biayanya. Jika semua terbuka, tidak ada ruang untuk suap,” papar Mahalli.
Pecat dan Pidanakan Pejabat yang Menerima Suap
Pejabat yang terbukti menerima suap dari perusahaan yang berafiliasi di Singapura, saran Mahalli, langsung dipecat dan dipidanakan. “Tidak ada ampun. Karena pejabat yang disogok adalah pengkhianat negara, bukan sekadar pelanggar disiplin,” tegas Mahalli.
Terapkan UU Perampasan Aset
Selain itu, saran Mahalli, harta hasil suap dan hasil kejahatan lingkungan harus bisa dirampas, meskipun pelakunya sudah kabur ke Singapura.
“Jangan hanya menghukum orangnya 2 tahun, tapi hartanya tetap utuh di Singapura. Rampas asetnya, lelang, dan kembalikan ke rakyat. Ini sesuai dengan Teori Deterrence dari Gary Becker: pelaku kejahatan tidak takut penjara, tapi takut kehilangan hartanya,” sebut Mahalli.,
Tegakkan Hukum Lingkungan Tanpa Pandang Bulu
Hal yang juga penting diperhatikan, ungkap Mahalli terkait hutan yang dibabat, sungai dicemari, tanah adat dirampas di Indonesia.
Lalu pelakunya pindah ke Singapura yang bersih dan rapi, dan menikmati udara bersih dari hasil merusak Indonesia.
Ini adalah ketidakadilan ekologis yang paling menyakitkan.
Khairul Mahalli merekomendasikan agar kembalikan AMDAL sebagai Syarat Mutlak
Tidak ada lagi AMDAL yang bisa dinegosiasikan melalui UU Cipta Kerja.
Jika perusahaan merusak lingkungan, cabut izinnya, pidanakan direksinya, dan wajibkan pemulihan.
Terapkan Prinsip Polluter Pays yang Nyata
Perusahaan tambang dan sawit yang merusak, sebut Mahalli, harus membayar biaya pemulihan 100%, bukan hanya denda Rp 100 juta yang tidak ada artinya bagi mereka.
Lanjutkan Hilirisasi dengan Syarat Lingkungan
Saran Mahalli, hilirisasi harus dilanjutkan, tapi dengan syarat lingkungan yang ketat. Smelter yang mencemari sungai tidak boleh beroperasi, meskipun ia memberi pajak besar.
“Ini sesuai dengan Teori Keadilan Lingkungan dari Robert Bullard: masyarakat miskin dan masyarakat adat tidak boleh menanggung beban polusi dari keuntungan yang dinikmati orang kaya di negara lain.
Selanjutnya direkomendasikan Khairul Mahalli, buat Bursa dan Perbankan Indonesia lebih menarik dari Singapura
Mengapa mereka melantai di Bursa Singapura? Karena Bursa Singapura lebih likuid, lebih dipercaya, dan lebih mudah.
Lalu mengapa mereka menyimpan uang di bank Singapura?
Karena bank Singapura lebih stabil, dan tidak ada yang tiba-tiba membekukan rekeningnya karena urusan politik.
“Jika kita hanya marah, mereka tidak akan kembali. Jika kita memperbaiki diri, mereka akan kembali sendiri,” sebut Mahalli seraya mekomendasikan Reformasi BEI dan OJK. BEI harus dibuat lebih transparan, lebih likuid, dan lebih dipercaya. Jangan ada lagi emiten yang digoreng, lalu investor kecil yang menjadi korban. OJK harus independen, bukan menjadi alat politik.
Beri Insentif Pajak untuk yang Listing di Indonesia
Lebih lanjut disarankan Khairul Mahalli, perusahaan yang listing di BEI dan membayar pajak di Indonesia, beri insentif pajak yang lebih rendah daripada yang listing di luar.
Perusahaan yang listing di Singapura tapi usahanya di Indonesia, kenakan pajak tambahan.
Buat Sovereign Wealth Fund yang Kredibel
Diungkapkan Mahalli, Danantara harus dibuat seperti Temasek atau GIC yang transparan dan profesional.
Bukan seperti superholding yang tidak bisa dikontrol.
Jika Danantara kredibel, konglomerat akan percaya untuk menaruh uangnya di Indonesia, bukan di Singapura.
Ini sesuai dengan Teori Kelembagaan dari Douglass North: modal akan pergi ke tempat yang institusinya paling kuat.
“Jika institusi kita lemah, modal akan lari. Jika institusi kita kuat, modal akan datang,” terang Mahalli.
Diplomasi yang Tegas tapi Elegan dengan Singapura
Ditegaskan Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer (Asdeki) itu, Indonesia tidak boleh memusuhi Singapura.
“Singapura adalah tetangga, mitra ASEAN, dan negara yang punya hak untuk bersaing. Tapi Indonesia juga tidak boleh diam ketika dirugikan.
Minta Singapura Berbagi Data
Dalam kerangka AEOI dan Mutual Legal Assistance (MLA), pemerintah Indonesia harus meminta Singapura untuk membuka data rekening dan data perusahaan cangkang milik WNI yang diduga mengemplang pajak dan merusak lingkungan.
“Ini bukan permintaan yang tidak sopan. Ini adalah kewajiban internasional,” tegas Mahalli.
Bahas Ulang P3B dan Perjanjian Investasi
Lebih jauh Khairul Mahalli menyampaikan,
Perjanjian Indonesia-Singapura harus saling menguntungkan, bukan hanya menguntungkan Singapura.
“Jika perjanjian itu membuat Indonesia rugi triliunan setiap tahun, perjanjian itu harus direvisi,” kata Mahalli.
Gunakan ASEAN sebagai Forum
Terkait itu, saran Mahalli, Pemerintah Indonesia harus membawa isu ini ke ASEAN: jangan sampai ASEAN menjadi ajang untuk saling menggerogoti.
“ASEAN harus memiliki kesepakatan untuk tidak menjadi surga pajak bagi negara tetangga. Kita harus bersaing secara sehat, bukan dengan saling mencuri pajak. Ini sesuai dengan Teori Diplomasi Ekonomi dari Robert Keohane: negara bisa melindungi kepentingannya bukan dengan perang, tapi dengan aturan yang adil,” terang Mahalli.
Buat Orang Kaya Indonesia Bangga Jadi Orang Indonesia
Menurut Khairul Mahalli, ini memang yang paling sulit, dan ini pula yang tidak bisa diatur dengan UU.
Banyak konglomerat Indonesia yang menjadi Permanent Resident di Singapura bukan hanya karena pajak.
Tapi karena mereka tidak merasa aman dan tidak merasa dihargai di Indonesia.
Mereka merasa di Indonesia, mereka selalu dicurigai, selalu diperas, selalu dijadikan kambing hitam.
Terkait itu saran Mahalli, Pemerintah Indonesia harus menyampaikan kontrak sosial yang jelas kepada mereka:
“Silakan kaya. Silakan untung. Tapi kayalah di Indonesia, bayarlah pajak di Indonesia, dan banggalah jadi orang Indonesia. Negara akan melindungi hartamu, asal hartamu didapat dengan cara yang halal dan adil. Tapi kalau hartamu didapat dengan merusak hutan, menyogok pejabat, dan mengemplang pajak, negara akan mengejarmu sampai ke mana pun kamu bersembunyi. Ini adalah Teori Kontrak Sosial dari John Locke. Negara memberi perlindungan, rakyat memberi ketaatan,” beber Mahalli.
Jika negara tidak memberi perlindungan, ungkap Mahalli, rakyat akan mencari perlindungan di negara lain.
“Jika rakyat tidak memberi ketaatan, negara akan runtuh,” tegas Mahalli.
Singapura Adalah Cermin, Bukan Musuh
Singapura itu seperti cermin. Cermin tidak salah. Cermin hanya menunjukkan wajah kita yang compang-camping.
“Jika kita tutup kebocoran pajaknya, bongkar beneficial ownership-nya, tegakkan hukum lingkungannya, perbaiki bursa dan perbankannya, dan buat konglomerat merasa aman dan bangga di Indonesia, maka dengan sendirinya mereka akan kembali. Jika mereka tidak mau kembali, meskipun sistem sudah kita perbaiki, maka saat itulah kita tegakkan hukum dengan tegas: Cabut izinnya, rampas asetnya, dan pidanakan pelakunya,” tegas Mahalli.
Ditambahkannya, Pasal 33 UUD NKRI 1945 berkata: kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bukan untuk kemakmuran rakyat Singapura.
Tapi kemakmuran itu tidak akan datang dengan marah-marah.
Kemakmuran itu akan datang dengan sistem yang adil, yang membuat orang kaya tidak perlu lari, dan orang miskin tidak perlu mengemis.
“Kata kuncinya, jangan marahi Singapura. Perbaiki Indonesia,” pungkas Khairul Mahalli.*** (Zulmar)